TIMIKA,(timikabisnis.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus), Anton N. Alom, mengingatkan pentingnya pengisian jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Mimika secara definitif, bukan melalui penunjukan Pelaksana Tugas (PLT).
Hal itu disampaikan Anton Alom menyusul pengumuman rolling jabatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika pada Rabu (11/3) di Gedung Eme Neme Yauware, Timika.
Menurut Anton, DPR merupakan lembaga strategis yang mengambil berbagai keputusan penting bagi pembangunan daerah. Karena itu, sekretariat dewan harus dipimpin oleh pejabat definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Kami meminta agar jabatan Sekwan DPRK Mimika segera diisi oleh pejabat definitif. Lembaga ini memutuskan banyak hal penting bagi daerah, sehingga harus dipimpin oleh pejabat yang memiliki kewenangan penuh,” ujar Anton Alom kepada awak media di Kantor DPRK Mimika,Kamis (12/3/2026).
Selain menyoroti penunjukan PLT Sekwan, Anton juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk meninjau kembali daftar pejabat yang diumumkan dalam rolling jabatan tersebut. Pasalnya, terdapat nama pejabat yang disebut merangkap jabatan di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai ketersediaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.
“Emangnya di Timika ini tidak ada orang lagi?” kata Anton dengan nada kecewa.
Anton juga menekankan pentingnya pemberdayaan aparatur sipil negara (ASN) asli Papua, khususnya dari suku Amungme dan Kamoro, yang dinilai telah memiliki pangkat dan golongan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Ia menilai masyarakat Amungme dan Kamoro merupakan bagian penting dari Kabupaten Mimika yang akan terus berada untuk membangun tanah kelahirannya. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memberikan prioritas dan kesempatan kepada putra-putri Papua untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah.
“Jangan langsung mengatakan mereka tidak mampu. Berikan dulu tanggung jawab, karena kemampuan akan berkembang melalui kesempatan dan kepercayaan. Jika tidak diberi kesempatan, bagaimana mereka bisa menunjukkan kemampuan,” katanya.
Kendati demikian, Anton berharap pemerintah daerah dapat lebih serius memberdayakan ASN asli Papua, khususnya dari suku Amungme, Kamoro, serta masyarakat Papua lainnya dalam struktur pemerintahan Kabupaten Mimika.(Redaksi)
