MIMIKA,(timikabisnis.com) – Bupati Nabire, Mesak Magai, menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan strategis yang dihadapi pemerintah daerah di Tanah Papua dalam Dialog Strategis Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua di Kantor BPKAD, Kamis (30/7/2026).
Dalam forum tersebut, Mesak menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan produksi pertanian dengan pusat-pusat ekonomi, masih menjadi kebutuhan paling mendesak di Papua.
Menurutnya, keterbatasan akses infrastruktur menjadi salah satu penyebab tingginya inflasi di Papua Tengah karena hasil produksi petani sulit didistribusikan ke pasar.
“Kalau jalan dan jembatan tidak ada, produksi petani menurun dan inflasi akan terus meningkat. Kawasan produksi bukan berada di kota, tetapi di desa. Akibatnya, pendidikan dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil juga tidak akan berjalan optimal,” ujar Mesak.
Ia menjelaskan, sebagian besar sentra produksi pertanian berada di wilayah pedesaan sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Mesak mengapresiasi pembangunan ruas jalan nasional yang telah dilakukan pemerintah pusat selama satu dekade terakhir. Namun, ia menilai tantangan terbesar saat ini berada pada pembangunan jalan penghubung yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga konektivitas dari ruas jalan nasional menuju kampung-kampung dan sentra produksi dapat terwujud.
Selain infrastruktur, Mesak juga menyampaikan aspirasi terkait beban keuangan daerah akibat kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia mengatakan, pada tahun pertama pemerintah pusat masih mengalokasikan anggaran gaji PPPK, tetapi pada tahun-tahun berikutnya seluruh pembiayaan harus ditanggung pemerintah daerah melalui Dana Perimbangan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK atau menambah alokasi anggaran belanja pegawai agar tidak semakin membebani kapasitas fiskal daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Mesak juga menyampaikan pandangannya mengenai pelaksanaan sejumlah program nasional yang diterapkan secara seragam di Papua, seperti Koperasi Merah Putih dan Program Kampung Nelayan.
Menurutnya, karakteristik wilayah Papua berbeda dengan daerah lain sehingga pendekatan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ia mengusulkan agar pemerintah pusat memperbesar alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan memperluas program-program yang dinilai belum sepenuhnya efektif di wilayah Papua.
“Kalau bisa, tambahkan DAK untuk kami melalui pembangunan infrastruktur. Program-program yang diterapkan secara nasional belum tentu efektif di Papua. Kami membutuhkan akses jalan, jembatan, dan konektivitas agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Liddya Bahy)
