MIMIKA,(timikabisnis.com) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggelar Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama para gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua di Ballroom Kantor BPKAD Kabupaten Mimika, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan, memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta menyelaraskan pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, menjelaskan bahwa dialog strategis tersebut dirancang sebagai ruang koordinasi untuk memastikan implementasi RAPPP berjalan efektif di seluruh wilayah Papua. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai tantangan pembangunan sekaligus memberikan masukan terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Menurut Medrilzam, Papua masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, seperti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya angka kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi yang belum merata jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.
Meski demikian, ia menyebut tren investasi di Papua terus menunjukkan perkembangan positif, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pembangunan Papua harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sekitar 93 persen wilayah Papua masih berupa kawasan hutan yang memiliki peran penting sebagai penyangga kehidupan masyarakat adat. Karena itu, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Papua memiliki kekayaan hutan yang luar biasa. Bagi masyarakat Papua, hutan adalah ibu. Karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” ujar Medrilzam.
Ia menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang RAPPP 2025–2029 memuat 19 program prioritas yang menjadi acuan pembangunan Papua selama lima tahun ke depan. Program tersebut mencakup Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan hidup, hingga perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus beserta Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan.
Melalui sistem tersebut, seluruh usulan pembangunan dari daerah diharapkan dapat selaras dengan RAPPP sebagai pedoman utama pemanfaatan Dana Otonomi Khusus.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah yang juga Ketua Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, menegaskan komitmen enam gubernur di Tanah Papua untuk mendukung percepatan pembangunan melalui implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan RAPPP.
Ia mengungkapkan bahwa dalam Forum Koordinasi Strategis Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua yang digelar di Timika pada 11 Mei 2026, telah disepakati 12 poin Kesepakatan Timika. Kesepakatan tersebut meliputi dukungan terhadap program prioritas Presiden, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus, peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur, penguatan kelembagaan asosiasi kepala daerah, serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pendataan sosial ekonomi.
Selain membahas pembangunan, Meki juga menyoroti persoalan batas wilayah yang masih menjadi perhatian masyarakat Papua Barat Daya, khususnya terkait tiga pulau di Kabupaten Raja Ampat yang hingga kini masih menjadi polemik dengan Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan secara adil dan objektif sebagaimana penyelesaian sengketa wilayah di daerah lain.
Menutup sambutannya, Meki berharap dialog strategis ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang dapat mempercepat pembangunan Papua. Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan merupakan kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, dan pembangunan tersebut harus dimulai dari kawasan timur Indonesia, khususnya Tanah Papua.(Liddya Bahy)
