TIMIKA (Timikabisnis.com) – Sejak dikeluarkannya keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro di Kabupaten Mimika oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, khususnya point bagi pelaku perjalanan yang mengharuskan memperlihatkan hasil test PCR, RSUD Mimika membatasi pelayanan bagi pelaku perjalanan.
Pembatasan tersebut dikatakan Direktur RSUD Mimika, dr Antonius Pasulu karena adanya lonjakan kenaikan kasus covid-19 yang mana harus mengutamakan pasien atau yang diduga Covid-19 terlebih dahulu.
“Terkait Pemeriksaan PCR di RSUD Kabupaten Mimika, pelayanan tersebut kami buka untuk pelaku perjalanan tetapi di batasi karena lonjakan kasus covid-19” ucapnya, Kamis (8/7) usai mengikuti Rapat Paripurna III di Kantor DPRD, Timika, Papua.
Untuk biaya pemeriksaan PCR, kata dr Anton bagi pelaku perjalanan di kenakan biaya sebesar Rp.900.000,- kecuali untuk pemeriksaan pasien dan kontak erat dengan pasien covid-19 atau diduga covid-19 tidak dipungut biaya atau gratis.
“Untuk biaya PCR tersebut sudah menjadi ketentuan dari kemenkes sejak dari tahun lalu sebesar Rp.900.000,-“ katanya.
Kemudian untuk pemeriksaan test PCR tersebut dibatasi dalam sehari khusus bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan, sebab pemeriksaan PCR itu diperuntukkan untuk pemeriksaan diagnosa bagi pasien covid-19.
“Untuk pelaku perjalanan di sarankan hanya 96 sampel saja. Jadi selama ini test PCR itu diperuntukkan bagi pasien yang diduga atau yang teriveksi covid-19, jadi silahkan mengikuti aturan yang ada, kami hanya memfasilitasi pemeriksaan saja” jelasnya.
“Sekarang karena adanya peningkatan kasus, jadi kami mohon bersabar saja untuk pelaku perjalanan, karena kami memprioritaskan pasien saat ini, Jika kasus covid-19 berkurang maka kuota kami akan naikkan, fleksibel saja” terangnya.
Disisi lain, Sekertaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael R Gomar mengatakan bahwa terkait pernyataan Direktur RSUD mengenai biaya pemeriksaan PCR Rp.900.000 menurutnya karena kebutuhan operasional untuk pemeriksaan PCR cukup tinggi, lalu biaya tenaga teknis/ahli yang mengelolah perlu diperhitungkan, dan juga dibutuhkan biaya operasional dan mentenance mesin untuk pengoperasian mesin PCR.
Kemudian untuk saran dari bapak DPRD tentang subsidi, belum ada kebijakan dari pemerintah tetapi akan dipertimbangkan kembali dan akan disesuaikan dengan keuangan daerah. (yun)
