TIMIKA,(timikabisnis.com) – Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan, SE (Jhon Thie) menegaskan, pengelolaan pendidikan di kampung Atuka Distrik Mimika Tengah tidak perlu ada sekolah tandingan, atau lebih dari satu sekolah, namun bagaimana memiliki satu tujuan sehingga percayakan pengelolaan pendidikan kepada satu sekolah yang sudah ada sejak dulu.
“Jadi pendidikan disana (Atuka) itu tumpang tindih dan kita mau jujur bahwa disana masih ada sekolah yayasan yang notabene sudah ada sejak dulu,” kata Wakil Ketua II DPRD Mimika yang suka di panggil Jhon Thie usai kunjungan, Kamis (11/3) lalu.
Ia menjelaskan, mendirikan sekolah lagi untuk wilayah pesisir terkesan mubasir, karena jika dilihat dari jumlah siswa mungkin hanya bisa mencukupi satu sekolah, tentunya tidak perlu mendirikan sekolah tandingan, tali bagaimana memaksimalkan sekolah yang ada.
Lanjutnya, banyak kampung atau distrik yang hingga saat ini belum memiliki sekolah dan tenaga pengajar. Daerah-daerah tersebut yang harus menjadi perhatian pemerintah, bukan mendirikan sekolah di daerah yang sudah memiliki sekolah.
“Kenapa kita tidak fokus saja di yayasan tersebut untuk mengelola pendidikan didaerah situ, kenapa kita harus buat lagi sekolah-sekolah tandingan sedangkan anak-anak disana itu berapa banyak padahal mungkin hanya 40 orang saja dengan fasilitas penunjang yang seperti contoh SMP itukan ya seperti mubasir,” jelasnya.
Ia juga menyoroti penempatan tenaga pengajar dan tunjangan, yang dinilainya tidak memadai, sehingga banyak guru yang mengeluh tentang tunjangan. Kedepan pemerintah harus ada tunjangan-tunjangan sehingga mereka betah mengajar, serta mempermudah pengurusan hak-hak sehingga mereka tidak membuang waktu lama hanya untuk mengurus hak-hak mereka.
“Coba kita pemerintah melihat dan tidak menyalahkan mereka terus menerus. Karena kita tahu daerah yang sulit dijangkau dengan fasilitas, paling tidak mereka bisa dibantu dengan tunjangan-tunjangan yang membuat mereka semakin semangat untuk tetap berada disana, salah satu perumahan, perhatikan insentif, permudah pengurusan hak-hak mereka karena banyak waktu terbuat untuk mengurus hak-hak mereka di kota,” harapnya. (opa)
