Tatap Muka Dengan Dispen, Komisi C Minta Dana Otsus Maksimalkan Pendidikan Bagi OAP

Rombongan Komisi C DPRD Mimika foto bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Marten Kanna dan para Kabid dan Kasubag usai tatap muka di Kantor Dispenda di Sentra Pendidikan, SP 5, Kamis (22/4)/Foto : husyen opa

TIMIKA, (timikabisnis.com) – Dari acara tatap muka dalam kegiatan Kunjungan Kerja dengan Dinas Pendidikan (Dsipen) kabupaten Mimika pada Kamis (22/4), Komisi C DPRD Mimika meminta anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar dimaksimalkan bagi pendidikan khusus Orang Asli Papua (OAP).

Komisi C melalui Sekretaris Komisi Saleh Al-hamid, Dan sejumlah anggota Komisi C lainnya seperti Marthinis Walilo, Yulian Salossa, Leonardus Kocu dan Amandus Gwijangge, Samuel Bunai mendesak agar Dana Otsus yang ada di Dispen benar benar untuk sektor pendidikan di pelosok pelosok untuk melahirkan SDM SDM  handal yang akan memimpin kabupaten Mimika.

Anggota Komisi C Marthinus Walilo dihadapan Sekretaris Dispen dan sejumlah Kabid dan Kasubag mengakui kalau selama ini tak jelas pengelolaan dana otonomi khusus di bidang pendidikan  yang tidak berpihak kepada anak anak asli Papua, lebih khusus bagi anak anak Papua yang mengenyam pendidikan di pelosok terpencil.

“Dana Otsus untuk bidang pendidikan  harusnya diperuntukkan bagi anak Papua, tapi fakta mereka terabaikan. Ini terlihat minimnyan perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta dan hanya fokus pada sekolah negeri saja, padahal anak OAP itu banyak bersekolah di sekolah swasta. Harusnya pemerintah juga memperhatikan sekolah yayasan,”tegas Walilo.

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Salossa juga menyayangkan minimnya perhatian dari Pemerintah melalui Dispen yang tidak membantu sekolah sekolah yayasan, padahal di sekolah yayasan juga adalah anak Papua yang butuh pendidikan yang setara dengan sekolah negeri.

“Potret pendidikan yang sesungguhnya itu ada di pelosok, bukan hanya memperhatikan sekolah yang ada dikot saja. Seperti kasus siswa belajar tanpa sekat SD Inpres di Kokonao distrik Mimika Barat, ini mencoreng muka Dispen,”tegas Salossa.

Selain itu, Salossa juga berharap pemerintah daerah melalui Dispen tidak menutup mata untuk melihat SMA dan SMK, walaupun kewenangannya sudah dialihkan ke propinsi pemda harus tetap memperhatikan.

“SMA dan SMK walaupun  sudah dialihkan kewenangannya ke Propinsi tapi pemerintah daerah harus bertanggungjawab karena itu yang sekolah juga anak anak Mimika. Kalau daerah lain walaupun sudah dialihkan tetapi kolaborasi antara PAUD, TK,SD dan SMP tetap berjalan. Mimika tak boleh lepas tangan dengan sekolah SMA-SMK, tolong ini menjadi perhatian dispen,”katanya.

Leonardus Kocu, mengakui bahwa pembangunan sektor pendidikan bukan hanya di kota saja, tetapi pengawasan juga harus menyeluruh dari pegunungan hingga ke pesisi.

“Hari ini kami komisi C kecewa karena pertemuan ini tidak ada pemaparan secara lengkap oleh dinas pendidikan secara lengkap, capaian program serta progres yang jelas apa apa yang sudah dilaksanakan dan yang belum.

OPD tehnis harus berikan gambaran. Secara lengkap, sebab pendidikan di Mimika jangan hanya melihat spot spot tertentu saja.

“Mengelola pendidikan itu butuh pengelolaan yang serius, sebab sumber daya, dan sarana prasana sangat pentingdalam rangka mencerdaskan anak Papua seluruh pelosok,”keluhanya.

Menanggapi keluhan dari komisi C, Sekretaris Dinas Pendidikan, Marten Kanna bahwa untuk pengadaan dari Dispen setiap tahun anggaran itu dapat dilihat langsung dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan semua bisa diketahui dengan aplikasi ini.

“Dana otsus yang ada di Dispen yang diperuntukkan bagi OAP sebesar Rp  9,3 yang hanya peruntukkan bagi guru kontrak dan bahan tambahan untuk di pedalaman, peruntukkannya untuk kantong kantong putra daerah di pedalaman,”jelasnya.

Tentang sekolah SMA-SMK, kata Marten sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan itu sudah dialihkan ke propinsi.

“Sehingga untuk sekolah SMA-SMK itu sesuai kewenangannya ada di propinsi, dan hingga saat ini kita belum ada petunjuk untuk melantik penghubung yang mengurus SMA-SMK, namun untuk legalisir ijasah SMA-SMK ada petugas yang bertugas melayani hal legalisir,”ungkap Marten. (opa)

 

Administrator Timika Bisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!