MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika resmi memulai rangkaian Sensus Ekonomi 2026 melalui Apel Siaga dan pencanangan yang digelar di kawasan Pusat Pemerintahan SP 3, Senin (29/6/2026).
Pada kesempatan tersebut, sebanyak 210 petugas sensus dilepas untuk melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.
Kepala BPS Kabupaten Mimika, Dian Sudarmanto, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang bertujuan menyediakan data dasar mengenai kondisi dan struktur kegiatan ekonomi masyarakat. Data yang dihimpun meliputi jumlah pelaku usaha, jenis usaha, tenaga kerja, omzet, pemanfaatan teknologi, serta berbagai karakteristik ekonomi lainnya.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, termasuk penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan investasi daerah.
“Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat menyusun program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di Mimika,” ujar Dian.
Ia juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan urusan perpajakan. Seluruh informasi yang diberikan masyarakat hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penagihan maupun pemeriksaan pajak.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau, mengingatkan seluruh petugas sensus agar menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tetap menjunjung tinggi etika selama proses pendataan.
“Laksanakan setiap tahapan pendataan dengan penuh tanggung jawab, berpedoman pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan, serta mengedepankan sikap yang sopan dan humanis kepada masyarakat,” tegas Abraham.
Ia juga mengajak masyarakat Mimika untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban yang jujur demi mendukung keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Data yang terkumpul akan menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang,” pungkasnya.(Liddya Bahy)
