MIMIKA,(timikabisnis.com) – Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 yang resmi dibuka pada Minggu (15/11/2026). Mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan,”.

Konferensi nasional ini menjadi ruang pertemuan berbagai elemen bangsa untuk memperkuat toleransi, membangun masyarakat inklusif, serta mendorong kehidupan yang damai di tengah keberagaman.

Pembukaan konferensi ditandai dengan ajakan Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., kepada seluruh masyarakat agar terus menjaga persatuan dan merawat keberagaman sebagai kekuatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang bukanlah penghalang untuk membangun kebersamaan. Sebaliknya, keberagaman merupakan modal sosial yang harus dipelihara melalui sikap saling menghormati, menghargai, serta membangun komunikasi yang harmonis.

“Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan, tetapi merupakan modal sosial dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan saling menghormati,” pesan Bupati Mimika.

Ia berharap KKT II tidak sekadar menjadi agenda seremonial ataupun forum diskusi, tetapi mampu melahirkan pemikiran dan komitmen bersama yang diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Johannes juga menyampaikan apresiasi kepada SETARA Institute, seluruh peserta, tamu undangan, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan konferensi tersebut.

Menurutnya, hasil pertemuan ini diharapkan memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi masyarakat Mimika, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dalam membangun kehidupan yang harmonis dan demokratis.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur SETARA Institute, Dr. Halili Hasan, S.Pd., M.A., menjelaskan bahwa Konferensi Kota Toleran memiliki cakupan makna yang lebih luas daripada sekadar wilayah administratif berstatus kota.

Menurut Halili, istilah kota dalam KKT mencerminkan ruang kehidupan bersama yang mencakup kabupaten, provinsi, hingga seluruh elemen masyarakat sipil yang memiliki peran dalam membangun peradaban dan kesantunan sosial.

“Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” jelas Halili.

Ia menerangkan bahwa konsep kota dapat dilihat melalui dua perspektif, yakni madinah yang menggambarkan peradaban dan kemajuan, serta city yang berakar dari kata civility, yakni kesantunan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua perspektif tersebut, menurutnya, sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi landasan persatuan bangsa Indonesia.

Halili menjelaskan, KKT merupakan ruang strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas perkembangan toleransi di daerah, mengevaluasi kebijakan, berbagi pengetahuan, serta bertukar pengalaman mengenai praktik-praktik baik dalam membangun kehidupan yang inklusif.

Lebih dari sekadar pertukaran gagasan, konferensi ini diharapkan mampu memperkuat hubungan, kolaborasi, dan komitmen bersama dalam menghadapi berbagai tantangan keberagaman.

Ia menegaskan bahwa membangun toleransi bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat agar perbedaan identitas tidak berkembang menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan dalam memperkokoh persatuan.

Halili juga memberikan apresiasi terhadap berbagai prakarsa pembangunan dan penguatan kerukunan di Mimika, termasuk inisiatif IKATMI dan KATMI serta kontribusi masyarakat sipil.

Menurutnya, terdapat tiga pilar kepemimpinan yang perlu diperkuat untuk membangun ekosistem toleransi, harmoni, dan pembangunan yang inklusif. Ketiga pilar tersebut meliputi kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan ekonomi (economic leadership), dan kepemimpinan sosial (social leadership).

Ketiganya harus berjalan beriringan agar upaya membangun masyarakat yang toleran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

Dalam hal ini, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki posisi penting sebagai infrastruktur sosial yang menjembatani komunikasi lintas agama, memperkuat dialog, serta menjaga hubungan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.

Selain penguatan kepemimpinan dan kelembagaan, pendidikan toleransi menjadi salah satu perhatian utama yang disampaikan Direktur SETARA Institute tersebut.

Halili menilai generasi muda perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya membangun karakter yang terbuka, menghargai perbedaan, dan memiliki ketahanan sosial di tengah perkembangan teknologi informasi.

Menurutnya, media sosial dan ruang digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi kehidupan masyarakat. Apabila tidak digunakan secara bijak, teknologi dapat memunculkan distraksi, memperlebar jarak sosial, bahkan melemahkan hubungan antarkelompok masyarakat.

Sebaliknya, pemanfaatan teknologi secara positif dapat menjadi sarana memperluas komunikasi, membangun relasi lintas identitas, serta menanamkan nilai-nilai saling menghormati.

Karena itu, pendidikan toleransi tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui lingkungan keluarga, pendidikan, komunitas, dan ruang digital.

Dalam perspektif kebijakan nasional, Halili mengungkapkan bahwa SETARA Institute telah melakukan pemantauan dan penyusunan laporan tahunan mengenai kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sejak tahun 2000.

Meski demikian, perubahan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional membutuhkan proses panjang. Oleh sebab itu, prakarsa pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk menghadirkan perubahan secara konkret.

Ia menilai pemerintah daerah memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga mempunyai ruang yang lebih besar untuk membangun kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi sosial di wilayah masing-masing.

“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkap Halili.

Ia berharap Mimika dapat menjadi salah satu contoh bagaimana inisiatif lokal mampu mendorong penguatan toleransi dan kebebasan beragama serta berkeyakinan.

Halili juga menyampaikan harapan untuk membangun kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama guna memperkuat berbagai inisiatif positif yang tumbuh dari daerah.

Ia mengatakan,Melalui kerja sama lintas sektor, praktik baik yang berkembang di tingkat lokal diharapkan dapat diperluas dan menjadi bagian dari gerakan nasional dalam memperkuat kehidupan beragama yang damai, setara, dan saling menghormati.

“Pemilihan Kabupaten Mimika sebagai lokasi penyelenggaraan KKT II Tahun 2026 memiliki arti penting dalam memperluas perspektif pembangunan toleransi di Indonesia,”ungkapnya.

Dikatakan Halili, Selama ini, pembahasan mengenai kota toleran cenderung lebih banyak berpusat pada wilayah Indonesia bagian barat. Kehadiran konferensi di Papua Tengah menjadi penegasan bahwa praktik baik dalam membangun kerukunan juga tumbuh di kawasan timur Indonesia dan layak mendapatkan ruang serta perhatian nasional.

Menurutnya,Mimika sendiri merupakan wilayah dengan keberagaman agama, suku, etnis, budaya, dan komunitas yang hidup berdampingan. Kondisi tersebut menjadi pengalaman sosial yang berharga bahwa kerukunan membutuhkan dialog, kepemimpinan yang inklusif, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ia mengatakan,Dengan mengangkat semangat merawat harmoni dari Indonesia Timur, KKT II Tahun 2026 diharapkan mampu menghasilkan gagasan dan langkah nyata untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang setara, aman, dan bermartabat.

“Konferensi ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan pengalaman Mimika kepada daerah lain, memperkuat peran FKUB, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, media, dan dunia usaha,”ungkapnya.

Lanjutbya, keberhasilan membangun toleransi tidak hanya diukur dari tidak adanya konflik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menjamin setiap warga memperoleh hak yang sama, bebas dari diskriminasi, serta dapat menjalankan keyakinan dan identitasnya dengan aman.

Melalui KKT II Tahun 2026, ia berharap,Mimika tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya konferensi, tetapi juga menjadi salah satu titik tumbuhnya gerakan toleransi dari Indonesia Timur untuk Indonesia yang lebih damai, inklusif, dan bersatu dalam keberagaman.(Liddya Bahy)