MIMIKA, (timikabisnis.com)- Membangun kehidupan masyarakat yang toleran dan harmonis membutuhkan lebih dari sekadar sikap saling menghormati. Diperlukan komitmen bersama, koordinasi lintas sektor, serta langkah nyata dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan keberagaman menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan.
Pesan tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., dalam sambutannya pada rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026).
Menurut Akmal Malik, tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kesamaan pemahaman, komunikasi yang baik, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan dapat ditangani secara bersama-sama.
“Toleransi tidak cukup hanya dengan menghargai perbedaan. Kita membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kehidupan yang rukun dan harmonis,” tegas Akmal Malik.
Dalam kesempatan tersebut, Akmal Malik mengingatkan kembali pengalaman Indonesia ketika menghadapi pandemi COVID-19. Situasi tersebut menjadi pelajaran bahwa persoalan besar hanya dapat dihadapi melalui solidaritas dan kerja sama berbagai pihak.
“Pemerintah, masyarakat, serta seluruh unsur terkait harus mampu membangun kepedulian dan mengambil peran sesuai tanggung jawab masing-masing,”ungkapnya.
Ia mengungkapkan,Semangat kebersamaan yang terbangun saat menghadapi pandemi, menurutnya, relevan untuk diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama, budaya, etnis, dan identitas yang beragam.
Ia menekankan bahwa membangun harmoni bukan pekerjaan yang dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi berkelanjutan agar potensi perbedaan tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang mengganggu persatuan.
Lebih jauh, Akmal Malik menegaskan bahwa keberhasilan membangun masyarakat toleran tidak semata-mata diukur dari hubungan baik antarkelompok, tetapi juga dari kemampuan bersama menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga.
Upaya menjaga toleransi harus diwujudkan melalui pencegahan konflik, penguatan perlindungan masyarakat, serta jaminan bahwa setiap orang dapat menjalankan kehidupan sosial dan keagamaannya dengan aman.
“Keberagaman bukan alasan untuk terpecah. Justru perbedaan harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, memperkuat persatuan, dan bersama-sama menghadapi berbagai tantangan,” ucapnya.
Lanjutnya,Pandangan ini sekaligus menegaskan bahwa toleransi bukan hanya persoalan sikap pribadi, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan, kepemimpinan inklusif, dan kehadiran negara dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat.
“Penyelenggaraan KKT ke-II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika memiliki arti strategis dalam memperluas perspektif pembangunan toleransi di Indonesia,”ungkapnya.
Dengan keberagaman agama, etnis, budaya, dan komunitas yang hidup berdampingan, Mimika menjadi ruang perjumpaan berbagai identitas sosial yang menghadirkan pengalaman sekaligus pembelajaran penting dalam merawat kerukunan.
Selama ini,kata dia, pembahasan mengenai toleransi di Indonesia cenderung lebih banyak berpusat pada wilayah Indonesia bagian barat. Kehadiran KKT di Papua Tengah menjadi momentum untuk memperlihatkan bahwa praktik baik membangun kehidupan yang inklusif dan harmonis juga tumbuh di kawasan timur Indonesia.
Ia berharap,Pengalaman Kabupaten Mimika, termasuk peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), memperlihatkan pentingnya dialog lintas iman, kepemimpinan yang terbuka, serta kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan.
“Forum ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai pengalaman dan praktik baik dari Mimika agar dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia,”ungkapnya.
Ia mengatakan,Sejak diinisiasi SETARA Institute pada 2025, Konferensi Kota Toleran dirancang sebagai ruang pertemuan nasional yang melibatkan pemerintah daerah, FKUB, tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, media, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan.
Mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan Indonesia”, KKT ke-II Tahun 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi mampu melahirkan komitmen dan kerja sama yang berkelanjutan.
Diharapkannya,Melalui pertemuan ini, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam menciptakan ruang kehidupan yang bebas dari diskriminasi, menjamin kesetaraan, serta menghormati hak setiap warga negara.
“Pesan yang mengemuka dalam KKT ke-II di Mimika adalah bahwa toleransi tidak boleh berhenti sebagai slogan atau seremoni. Toleransi harus hadir dalam kebijakan, pelayanan publik, perlindungan masyarakat, dialog antarkelompok, dan tindakan sehari-hari,”tandasnya.
Kendati demikian, ia mengatakan,Dari Mimika, sebuah pesan penting kembali ditegaskan: merawat keberagaman membutuhkan kebersamaan, menjaga kerukunan membutuhkan kepedulian, dan membangun Indonesia yang damai membutuhkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.(Lyddia Bahy).
