Anggota DPRD Mimika dari Fraksi PDI Perjuangan, Karel Gwijangge,S.IP/Foto : husyen opa

TIMIKA,(timikabisnis.com) – Anggota DPRD Mimika dari Fraksi PDI Perjuangan , Karel Gwijangge,S.IP menegaskan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) untuk kabupaten Mimika selama lebih dari 20 tahun gagal sebab fakta dilapangan Orang Asli Papua (OAP) masih hidup miskin jauh dari kata sejahtera, terlebih orang asli Papua yang hidup didaerah terpencil.

“Yang bilang Otsus berhasil itu patokannya dimana, apakah ukurannya. Bagi  orang Papua yang sudah menjadi ASN, pengusaha, konglomerat, atau DPRD. Kita bisa lihat dipinggiran kota Timika ini, OAP tidak punya pekerjaan pasti tidak punya tempat untuk dia hidup (miskin), disitulah yang kita bilang otsus gagal,” kata Karel Gwijangge,S.ip di kantor DPRD Mimika, Selasa (23/2).

Ia juga mempertanyakan indikator apa yang menjadi patokan Pemerintah pusat bahwa Otsus berhasil dan kemudian evaluasi untuk dilanjutkan otsus berikutnya.

“Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sangat besar untuk Papua tapi dengan alasan demi meredam masyarakat Papua untuk merdeka, sehingga anggaran Otsus diberikan begitu saja tanpa ada petunjuk pelaksanaan yang jelas serta pengawasan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui Otsus. Otsus itu bukan niat baik Jakarta, tapi Otsus itu dikasih setelah orang minta merdeka atau referndum lah,  baru kasih, “tegasnya.

Dirinnya mengakui, bahwa pembangunan infrastruktur telah nampak, namun untuk pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan bagi OAP tidak nampak. Sebab banyak masyarakat yang hidup tidak layak, tidak mendapat pendidikan, dan kesehatan.

“Salah satu contoh di Mimika, pemerintah tidak pernah sekolahkan anak Amungme dan Kamoro dan 5 suku lain menggunakan dana Otsus, mungkin untuk daerah lain di Papua nikmati Otsus, kalau kami Timika tidak pernah nikmati Otsus. Banyak anak-anak Amungme Kamoro dan 5 suku kekerabatan bisa menempuh pendidikan karena adanya dana kemitraan dari Freeport yang dikelola oleh LPMAK atau YPMAK,”tuturnya.

“Mungkin benar negara kasih uang besar dan OAP diistimewakan, tapi mungkin pengawasan yang tidak ada. Karena OAP minta merdeka, jadi dikasih saja tanpa mengawasi pemanfaatannya oleh masyarakat dan tidak tahu uang itu mengendap dimana. Memang kita lihat banyak gedung-gedung besar tapi kenyataan masyarakat Papua sedang melarat. Itu fakta, Jakarta jangan bohong,” akunya.

Dari sisi rumah layak huni, terlepas dari OAP yang berstatus sebagai ASN, karyawan, TNI Porli, banyak orang Papua yang tidak memiliki rumah layak huni. Yang menjadi pertanyaan, anggaran selama 20 tahun melalui Otsus di pergunakan untuk apa?

“Untungnya masyarakat OAP Papua di Mimika masih bisa melihat pembangunan melalui dana desa yang dialokasikan ke masing-masing kampung untuk di pergunakan demi pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat dengan petunjuk dan pengawasan yang jelas, berbeda dengan dana Otsus yang sudah berjalan 20 tahun namun tak begitu menyentuh dan dirasakan. (opa)