Ketua Bapemperda DPRD Mimika, Karel Gwijangge,S.IP/Foto : donny bumbungan
TIMIKA,(timikabisnis.com) – Dampak dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2021 yang tidak pro rakyat tetapi pro pemerintah, sehingga ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mimika memiliki anggaran yang kecil.
Salah satunya adalah Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten Mimika yang terpaksa memulangkan anak-anak dari panti rehabilitasi yang dikelola oleh Dinas Sosial (Dinsos) Mimika.
“Kondisi ini merupakan dampak dari penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 yang tidak sehat. Apa yang terjadi sekarang ini di Dinsos, karena APBD sekarang tidak pro rakyat, dan bisa dibilang tidak sehat, ” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Mimika, Karel Gwijangge,S.IP di Kantor DPRD Mimika, Selasa (22/2).
Dijelaskan, bahwa pada pra pembahasan APBD 2021 yang dilakukan selama dua minggu kemarin, antara tim anggaran eksekutif Pemkab Mimika dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mimika dilakukan dengan panjang lebar, sampai terjadi ‘walk out’ (keluar rapat) oleh anggota Dewan.
“Kami merasa tidak dihargai walaupun kami terus berteriak tapi tidak diterima atau diakomodir, sehingga ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mimika memiliki anggaran yang kecil.
“Pada saat penetapan APBD 2021, dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan menolaknya, karena tidak pro rakyat,” kata Karel.
Bayangkan saja, APBD 2021 besarannya Rp3,6 triliun atau tepatnya sebesar Rp. 3.639.754.268.763,-. Dari besaran itu, Rp2,2 triliun untuk biaya tidak langsung, seperti gaji pegawai dan lainnya. Namun, besaran itu dianggap kecil oleh pemerintah daerah.
Selebihnya untuk membayar hutang Rp 800 miliar dan selanjutnya diperuntukkan bagi OPD-OPD dilingkup Pemkab Mimika, yang kurang lebih Rp600 miliar.
“Dengan sisa anggaran 600 miliar tersebut dibagi beberapa OPD, pos bantuan, dan lainnya,” terangnya.
Kata Karel, dari hal tersebut maka banyak program di OPD-OPD yang tidak diakomodir, seperti beasiswa, Dinsos, dan hampir semua dinas.
“Dinsos yang programnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti membiayai anak-anak di panti rehabilitasi, anggaran untuk 2021 ini pada OPD tersebut hanya kurang lebih sebesar Rp1,8 hingga Rp2 miliar. Lalu dengan besaran anggaran itu, bagaimana bisa menampung orang untuk membiayainya,”katanya.
Dirinya mengakui, bahwa di APBD tahun 2021 ini, tidak hanya Dinsos yang merasakan dampak dari APBD yang tidak pro rakyat. Tapi akan ada beberapa OPD yang akan mengalami kekecewaan, termasuk di bidang ekonomi. Karena tidak bisa berbuat banyak dalam menjalankan program-programnya.
“Kalaupun ada OPD yang bisa menjalankan programnya, berarti dapat anggaran besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan, Bappeda, Bapenda, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” katanya.
Ia menambahkan, padahal ada hal-hal penting yang seharusnya menjadi perhatian, khususnya menyangkut masyarakat. Serta menyangkut pengembangan kualitas sumber daya manusia, misalnya beasiswa, pendidikan, dan lainnya.
“Jadi, kami Banggar di DPRD Mimika untuk tahun ini gagal. Karena pada saat pra pembahasan sampai penetapan tidak bisa menjalankan fungsi budgeting atau anggaran sesuai kewenangan yang melakat pada setiap anggota tim banggar DPRD Mimika,” ungkapnya. (*don)
