MIMIKA (timikabisnis)- Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) menggelar kegiatan sosialisasi yang menitikberatkan pada penguatan peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (28/04/2026) di Kantor BPKAD sebagai upaya meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kinerja seluruh pihak terkait dalam merealisasikan program pembangunan daerah secara tepat waktu.

Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan lebih cepat, efektif, dan tidak mengulang keterlambatan seperti tahun sebelumnya.

Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam arahannya, menyampaikan bahwa pelaksanaan program harus sudah menunjukkan progres signifikan sejak awal tahun.

Bahkan, ditargetkan pada triwulan pertama hingga semester awal, realisasi baik keuangan maupun fisik sudah dapat terlihat secara terukur. Evaluasi menyeluruh pun dijadwalkan akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mengetahui capaian yang telah diraih.

” Yang terpenting adalah percepatan. Jangan seperti tahun lalu, semuanya terlambat. Tahun ini kita ingin sejak bulan pertama sudah ada hasil yang bisa dievaluasi,” ucap JR.

Selain percepatan, isu lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan kontraktor dari luar daerah. Pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang mewajibkan kontraktor memiliki kantor operasional di daerah tempat proyek dikerjakan.

Hal ini dinilai penting, terutama dalam kaitannya dengan kontribusi pajak daerah.

Selama ini, banyak kontraktor yang memenangkan tender di suatu daerah, namun memiliki kantor pusat di wilayah lain.

Akibatnya, pembayaran pajak tidak masuk ke daerah tempat proyek dilaksanakan. Kondisi ini dianggap merugikan daerah dari sisi pendapatan.

Rencana kebijakan tersebut masih akan dikaji lebih lanjut, termasuk dari sisi regulasi dan kesesuaiannya dengan aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pemerintah daerah berharap ada ruang untuk mengatur hal tersebut demi kepentingan optimalisasi pendapatan.

” Kalau mereka menang tender di sini, maka idealnya mereka juga berkontribusi di sini, termasuk dalam hal pajak. Itu yang ingin kita dorong,” tegasnya. (Lyddia Bahy).