MIMIKA,(timikabisnis.com) – Kunjungan kerja (kunker) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika ke Kampung Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika,Provinsi Papua Tengah, Jumat (6/11/2026), mengungkap sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat setempat.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRK Mimika menemukan berbagai keterbatasan pada sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, penerangan, hingga infrastruktur dasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, SE, didampingi Sekretaris Komisi Herman Tangke Pare, ST, serta anggota Komisi III, yakni Yan Piterson Laly, ST, Sasiel Abugau, Federina Matirani, SH, Benyamin Sarira, SE, dan Elias Mirip, SE.
Rombongan juga didampingi Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom, bersama staf Sekretariat DPRK Mimika.
Sebelum melaksankan petemuan dengan Pemerintah Kampung dan masyarakat, Komisi III mengawal kegiatan tersebut dengan meninjau sejumlah fasilitas umum di Kampung Pronggo, yakni SD YPPK Pronggo, Pustu dan lainnya.
Dalam pertemuan bersama pemerintah kampung dan masyarakat, Kepala Kampung Pronggo, Timotius Atapea, menyampaikan bahwa kampung tersebut memiliki delapan Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah 135 kepala keluarga (KK) dan total penduduk sebanyak 534 jiwa.
Salah satu persoalan yang paling mendesak adalah pelayanan kesehatan. Meski Kampung Pronggo telah memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu), namun fasilitas tersebut belum didukung tenaga kesehatan yang menetap di kampung.
Menurut Timotius, petugas kesehatan hanya datang memberikan pelayanan, kemudian kembali ke Mapar. Kondisi ini menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan penanganan medis secara mendadak, terutama dalam situasi darurat.
“Harapan kami, satu atau dua tenaga kesehatan bisa ditempatkan dan menetap di Kampung Pronggo. Sebab, ketika ada masyarakat yang tiba-tiba sakit, kami harus mengantar ke Mapar dan mencari bahan bakar sendiri. Kami berharap Komisi III dapat menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait,” ungkapnya.
Persoalan serupa juga disampaikan Timotius terkait Pustu Pronggo. “Tidak adanya tenaga kesehatan yang bertugas menetap membuat masyarakat harus mencari jalan sendiri untuk mendapatkan pelayanan medis di Mapar apabila terjadi kondisi darurat,”ungkap Timotius.
Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Di Kampung Pronggo belum tersedia sekolah negeri. Masyarakat hanya mengandalkan SD YPPK Pronggo yang memiliki tiga ruang kelas untuk menampung enam rombongan belajar (rombel).
Kepala SD YPPK Pronggo, Adrianus Dagung, menjelaskan bahwa jumlah siswa yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebanyak 116 orang. Namun, jumlah riil siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut mencapai lebih dari 120 orang.
Sementara itu, sekolah hanya memiliki enam tenaga pengajar, terdiri atas tiga guru honorer dan tiga guru dari yayasan.
Dengan keterbatasan ruang kelas, pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem pembelajaran dua sif, yakni pagi dan siang. Bahkan, sejumlah siswa harus mengikuti kegiatan belajar di luar ruangan.
“Rombel kami ada enam, tetapi ruang kelas hanya tiga. Tentu kondisi ini tidak efektif. Karena itu, kami berupaya mengatur pembelajaran menjadi dua sif. Bahkan, ada siswa yang harus belajar di luar ruangan,” jelas Adrianus.
Ia menambahkan, sekolah masih membutuhkan tenaga pendidik tambahan, khususnya guru mata pelajaran Bahasa Inggris dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
Tidak hanya itu,Kepala Kampung Pronggo Timutius Atapea mengatakan,masyarakat Kampung Pronggo juga menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih dan penerangan. Untuk kebutuhan listrik, penerangan di kampung tersebut hanya menyala sekitar satu jam dalam sehari.
Sementara untuk air bersih, masyarakat selama ini hanya mengandalkan dua sumur untuk melayani delapan RT. Akibat keterbatasan tersebut, sebagian warga bahkan harus menyeberang menggunakan perahu ke pulau seberang yang berjarak sekitar satu kilometer demi mendapatkan air bersih.
Selain itu, Ia mengatakan,Persoalan infrastruktur lainnya adalah kebutuhan pembangunan jembatan apung yang selama ini dinantikan masyarakat. Timotius mengungkapkan bahwa usulan pembangunan jembatan tersebut telah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum juga terealisasi.
“Usulan jembatan apung ini sudah kami bawa ke Musrenbang, tetapi tidak pernah lolos. Karena itu, kami berharap dengan kehadiran Bapak-Ibu datang melihat dan menyaksikan langsung kondisi masyarakat di sini,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menegaskan bahwa tenaga kesehatan harus tersedia dan aktif memberikan pelayanan selama 24 jam di Kampung Pronggo.
Ia juga memastikan persoalan air bersih dan pembangunan jembatan apung akan disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
“Tenaga kesehatan harus aktif 24 jam di Pronggo. Untuk air bersih dan jembatan apung, ini akan kami sampaikan kepada dinas terkait. Intinya, kehadiran kami di sini ingin memastikan bahwa pemerintah harus benar-benar hadir dan memberikan pelayanan nyata kepada masyarakat,” tegas Herman.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, Komisi III juga menyoroti keberadaan sejumlah alat berat di wilayah tersebut. Rombongan ingin memastikan apakah terdapat perusahaan atau investor yang beroperasi serta sejauh mana aktivitas tersebut memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat setempat.
“Kami juga melihat ada sejumlah alat berat di sini. Kami ingin memastikan, jika ada perusahaan yang beroperasi, apa dampak dan manfaatnya bagi masyarakat setempat. Setelah kunjungan ini, kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan,” katanya.
Herman juga menyebutkan bahwa pihaknya akan menelusuri dukungan berbagai instansi pemerintah terhadap masyarakat Kampung Pronggo, termasuk bantuan dari Dinas Perikanan, Dinas Sosial, dan organisasi perangkat daerah lainnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRK Mimika, Herman Tangke Pare, ST, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus mendengarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Kehadiran kita di sini untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan serta mendengarkan aspirasi atau masukan dari masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta kepala kampung menyampaikan hasil Musrenbang, terutama program-program yang dinilai menjadi prioritas dan mendesak untuk diperhatikan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kampung Pronggo turut menyampaikan bahwa sekarang tidak ada perusahaan yang beroperasi di sini, alat alat berta ada itu besi tua.
Selain itu ia mengungkapkan, hingga saat ini belum terdapat Koperasi Merah Putih di kampung tersebut. Selain itu, masyarakat masih membutuhkan perhatian pemerintah terkait transportasi laut serta dukungan program dari Dinas Sosial dan Dinas Perikanan.
Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom, mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Kampung Pronggo juga menjadi tantangan di sejumlah kampung lainnya di Wilayah pesisir Kabupaten Mimika.
Ia menyebutkan, kunjungan lapangan tersebut memberikan gambaran langsung mengenai kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ia mengapresiasi adanya pembangunan kantor kampung yang mulai berjalan serta adanya pembangunan pabrik es balok di wilayah tersebut.
Terkait pelayanan kesehatan, Asri menyatakan DPRK akan mendorong agar tenaga kesehatan dapat menetap di tempat tugas sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal. Hal serupa juga menjadi perhatian pada sektor pendidikan.
“Untuk kesehatan, tentu kami akan mendorong agar tenaga kesehatan bisa menetap di tempat tugas sehingga pelayanan dapat berjalan maksimal. Begitu juga dengan sektor pendidikan, ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
“Melalui kunjungan tersebut, berbagai persoalan yang ditemukan di Kampung Pronggo akan diteruskan pemerintah daerah agar ditindaklanjuti melalui dinas teknis sesuai kebutuhan masyarakat,”ungkap Herman Tangke Pare sembari menutup Kunker tersebut.(Anis Batalotak)
