MIMIKA,(timikabisnis.com) – Berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan dasar masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Kampung Tapormai, Distrik Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Hal tersebut terungkap saat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kampung Tapormai, Kamis (5/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi III menemukan sejumlah kondisi yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, SE, didampingi Sekretaris Komisi Herman Tangke Pare, ST, serta anggota komisi, yakni Yan Piterson Laly, ST, Sasiel Abugau, Federina Matirani, SH, Benyamin Sarira, SE, dan Elias Mirip, SE.
Rombongan didampingi Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom, bersama staf Sekretariat DPRK Mimika. Hadir pula Kasubag Tata Pemerintahan (Tapem), Suto Rontini, beserta jajaran.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III terlebih dahulu meninjau Puskesmas Tapermai untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat.
Di hadapan Wakil Ketua I, Ketua Komisi III dann Anggota Komisi III DPRK Mimika,tenaga kesehatan menyampaikan bahwa Puskesmas Tapermai melayani lebih dari 1.000 pasien dalam setahun. Selain pelayanan di dalam gedung, tenaga kesehatan juga rutin melakukan kunjungan lapangan setiap bulan untuk menjangkau masyarakat.
Disampaikan bahwa saat ini, Puskesmas Tapormai memiliki 33 tenaga kesehatan yang dibagi dalam dua sif pelayanan. Gedung puskesmas yang dibangun pada 2020 tersebut kini mulai menjalani rehabilitasi. Sementara itu, ketersediaan obat-obatan dilaporkan masih dalam kondisi aman.
Meski demikian, terdapat sejumlah kendala yang membutuhkan perhatian, di antaranya kurang aktifnya kepala puskesmas dan tenaga administrasi tata usaha (TU) di tempat tugas. Selain itu, fasilitas transportasi laut berupa speedboat juga belum dapat digunakan karena mengalami kerusakan mesin.
Usai meninjau puskesmas, rombongan Komisi III didampingi Kepala Kampung Tapormai,Edmundus Akerepea melanjutkan kunjungan ke SD YPPK Tapormai Di sekolah tersebut, Komisi III menemukan keterbatasan ruang belajar yang menyebabkan satu ruangan digunakan untuk dua kelas.
Kepala Kampung Tapormai,Edmundus Akerepea mengatakan,Gedung lama sekolah yang dibangun oleh Yayasan YPPK sejak 2007 juga mulai mengalami kerusakan. Sementara bangunan baru yang dibangun pemerintah hanya memiliki tiga ruang kelas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan ruang belajar secara optimal.
Ia berharap pemerintah dapat menambah tiga ruang kelas lagi agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih baik dan nyaman bagi para siswa.
Setelah melakukan peninjauan terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, Komisi III DPRK Mimika menggelar pertemuan bersama Kepala Distrik, Kepala Kampung dan aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga setempat yang berlangsung di pelataran gedung Puskesmas Tapermai.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari penyediaan air bersih, pembangunan talud untuk mengatasi banjir dan abrasi, fasilitas MCK, rumah ibadah, penambahan ruang kelas, tenaga pendidik, hingga bantuan rumah layak huni.
Kepala Kampung Tapormai, Edmundus Akerepea menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kehadiran DPRK Mimika melalui Komisi III yang datang melihat langsung kondisi kampung sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.
Ia berharap kunjungan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi dapat membawa dampak nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tapermai.
“Kami merasa bangga dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Dewan di kampung kami. Ada beberapa kebutuhan yang sangat kami harapkan, di antaranya air bersih, rumah ibadah, penambahan ruang kelas, tenaga pendidik, penanganan abrasi melalui pembangunan talud, serta bantuan rumah layak huni,” ungkap Kepala Kampung.
Ia juga menjelaskan bahwa bangunan rumah ibadah yang saat ini digunakan masyarakat masih dibangun secara swadaya sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah.
Selain itu, kondisi wilayah yang menghadapi persoalan abrasi dan banjir juga membutuhkan pembangunan talud untuk melindungi lingkungan serta permukiman warga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota Komisi III DPRK Mimika, Yan Piterson Laly, mengatakan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus mendengarkan kebutuhan masyarakat.
“Kehadiran kita di sini untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan serta mendengarkan aspirasi atau masukan dari masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta Kepala Kampung agar menyampaikan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), terutama program-program yang telah direalisasikan maupun yang belum mendapatkan jawaban dari pemerintah.
Menurut Yan, aspirasi yang telah disampaikan melalui Musrenbang perlu dikawal agar dapat menjadi perhatian Komisi III dalam pembahasan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2027.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda perjalanan, melainkan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat untuk mengetahui secara langsung kondisi kehidupan masyarakat.
“Kehadiran kami di sini bukan hanya jalan-jalan, tetapi kami ada di tempat ini untuk melihat secara langsung potret kehidupan masyarakat. Kami percaya dan yakin bahwa semua warga pasti akan menyampaikan aspirasinya,” tegas Herman.
Ia mengatakan, berbagai persoalan yang disampaikan Kepala Kampung dan masyarakat telah sesuai dengan kondisi nyata yang ditemukan rombongan saat melakukan peninjauan.
Kebutuhan tenaga pendidik, termasuk untuk pendidikan anak usia dini (TK), serta pembangunan rumah ibadah menjadi bagian dari pekerjaan rumah yang akan diperjuangkan Komisi III.
Terkait kebutuhan air bersih, Herman menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang wajib diperhatikan pemerintah.
“Air bersih sangat perlu dan wajib. Karena itu, tentu kami akan mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait agar kebutuhan masyarakat ini mendapat perhatian,” ujarnya.
Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom, mengatakan hasil peninjauan terhadap fasilitas kesehatan, sekolah, dan kondisi lingkungan di Kampung Tapermai akan menjadi bahan bagi DPRK untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan.
“Hari ini kita berada di sini untuk melakukan kunjungan kerja. Tadi kita sudah melihat puskesmas, sekolah, dan kondisi lingkungan. Ini menjadi acuan bagi kami untuk mendorong pemerintah daerah, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan dan lainnya,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik agar anak-anak di Kampung Tapermai memperoleh pendidikan yang baik dan mampu bersaing dengan generasi dari daerah lainnya.
“Kita dorong agar guru-guru yang lebih berkualitas bisa hadir di sini (tempat tugas) sehingga dapat melahirkan generasi dari Tapermai yang berkualitas dan mampu bersaing,” tambahnya.
Yan Piterson Laly kembali menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah.
Menurutnya, DPRK melalui tim Banggar DPRK Mimika akan duduk bersama seluruh kepala dinas terkait untuk membahas berbagai kebutuhan masyarakat dan mendorong agar program-program prioritas dapat diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.
Tidak hanya persoalan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan bantuan di sektor perikanan, khususnya perahu, jaring, dan mesin bagi warga yang menggantungkan hidup dari hasil laut.
Menanggapi hal tersebut, Herman Gafur mengatakan bahwa usulan bantuan perahu, jaring, dan mesin akan menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi III untuk disampaikan kepada Dinas Perikanan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masyarakat.
Namun, ia juga mengingatkan agar bantuan pemerintah yang nantinya diberikan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak diperjualbelikan.
Melalui kunjungan kerja tersebut,kata Herman Gafur, Komisi III DPRK Mimika berharap seluruh aspirasi masyarakat Kampung Tapormai dapat dikawal dan diperjuangkan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Komisi III juga berharap berbagai kebutuhan mendasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, air bersih, penanganan abrasi, dan infrastruktur permukiman, dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pesisir dan kampung-kampung terpencil di Kabupaten Mimika,”pungkasnya.(Anis Batalotak)
