Foto bersama Anggota DPRD Mimika dari Komisi A dengan Para Kabid, Kepal Seksi dan Staff Dinas Satpol PP Mimika, Rabu (10/8/2022)/Foto : husyen opa

TIMIKA, (timikabisnis.com) – Komisi A DPRD Mimika dalam kegiatan Pengawasan dengan melakukan pertemuan dengan para Kabid, Kepala Seksi  dan Staff Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Mimika pada Rabu (10/8/2022), dimana Komisi A menerima pengaduan dari sebagian anggota bahwa mereka selama ini terkendala minimnya kendaraan operasional dalam menjalankan tugasnya.

Rombonan Komisi A yang dipimpin langsung oleh Daud Bunga,SH selaku ketua Komisi, Wakil Ketua  Komisi, Nathaniel Murip, Sekretaris Komisi, Reddy Wijaya dan anggota Komisi A lainnya, seperti Thobias Albert Maturbongs, H. Iwan Anwar,SH,MH, Yan Sampe Romengan,SH dan Marthinus Walilo menggelar pertemuan dengan seluruh anggta Satpol PP Mimika, diantaranya Kepala  bidang Perlindungan masyarakat Engelbertus Piri,S,STP, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum, Yohanes Tsugumol,S,Sos, Kasubag Keuangan Wenti Sarmin, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Marike Warinusy,SH,MH Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, Richard K Rumbarar,SH dan TPlt Kepala Seksi Operasi Tony Lesomar. Sementara Kepala Satuan Pol PP Mimika, Ronny Marjen,S,STP,MH sedang dalam perjalanan dinas di Jayapura.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satpol PP Mimika, Yohanis Tsugumol,S,IP mengeluhkan kurangnya anggaran yang diberikan kepada Satpol PP sementara dengan beban dan tugas yang sangat berat dilapangan.

“Selama 9 tahun kami di Dinas Satpol PP mendapatkan pagu anggaran yang sangat kecil, belum lagi soal armada operasional seperti kendaraan roda empat, bus maupun truk yang digunakan selama menjalankan tugas anggota di lapangan. Sebenarnya kami sudah sering diusulkan agar anggaran dapat ditingkatkan namun selalu dicoret, termasuk kendaraan operasional yang kami dorong juga tidak direalisasi,”keluh Tsgumol.

Hal senada juga disampaikan Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, Richard K Rumbarar,SH menegaskan Dinas Satpol PP dengan tiga tugas pokok yaitu menjaga  dan mengawal Perda, menjalankan perintah Bupati selaku Pimpinan Daerah serta membantu tugas kepolsiain dalam rangka menciptakan keamanan daerah, diakui sangat berat dengan tidak ditunjang dengan fasilitas memadai.

“Tugas kami di Satpol PP sangat berat namun kami kesulitan soal armada kendaraan opersional untuk mendukung tugas dan tanggungjawab teman teman dilapangan. Kalau bisa anggaran kami Dewan bisa memperjuangkan sehingga kami dapat melaksanakan tugas tugas dilapangan secara maksimal,”pinta Richard.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Marike Warinussy,SH,MH mengatakan untuk total personel di Satpol PP berjumlah 274, dengan rincian ASN 57, CPNS 19 dan tenaga kontrak 2016, memiliki tugas yang sangat berat namun tidak didukung dengan kendaraan operasional yang memadai.

“Banyak kendala yang kami hadapai ibaratnya maju kena mundur kena, kami punya fasilitas khususnya kendaraan operasional terbatas sehingga sedikit mengalami kendala dilapangan,”ungkap Marike.

Pt Kepala Seksi Operasi, Tony Lesomar berharap kepada Komisi A agar tenaga honorer yang saat ini masih belum terangkat menjadi ASN untuk bisa diperjuangkan.

“Jumlah tenaga kontrak kami yang saat ini di Satpol PP sekitar 2019 orang dan kebanyakan adalah anak anak Asli Amungme dan Mimika Wee, kalau bisa DPRD bisa membantu untuk mendorong untuk diangkat menjadi ASN. Dengan tipe kantor Satpol PP Mimika dengan jumlah 300 sampai 500 personel dan kalau bisa didukung dengan kendaraan operasional yang memadai,”pinta Tony.

Menanggapi keluhan dari staff dan anggota Satpol PP Mimika, Ketua Komisi A , Daud Bunga,SH memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Satpol PP Mimika yang dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan humanis.

“Satpol PP Mimika belum pernah ada tindakan tindakan negative yang merugikan masyarakat, mari kita kedepankan pelayanan secara humanis tidak dengan cara cara kasar,”tegas Daud Bunga.

Daud Bunga mengatakan, terkait minimnya kendaraan operasional kendaraan bagi anggotanya perlu didorong atau diusulkan ulang oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Komisi A untuk bisa diperjuangkan nantinya dalam pembahasan.

“Kendaraan operasional ini kan sangat urgent, sehingga perlu kita dorong bersama. Bahwa Satpol PP perlu ditopang dengan anggaran sehingga perlu diperhitungkan volumenya. Namun semua itu dapat berjalan bila pimpinan dapat berkoordinasi dengan DPRD, bagaimana kami mau perjuangkan kalau kami Dewan tidak punya data,”ungkapnya.

Anggota Komisi A DPRD Mimika dalam Pertemuan dengan Dinas Satpol PP Mimika dalam kegiatan Pengawasa, Rabu (10/8/2022)/Foto : husyen opa

Wakil Ketua Komisi A, Nahtaniel Murip,SH mengatakan pengamaman  oleh anggota Satpol PP di kantor DPRD Mimika hanya bersifat sesaat termasuk pengamanan saat demo itu yang harus diberikan insentif bagi anggota yang bertugas saat itu.

“Soal honorer yang masih ada di Dinas Satpol PP merupakan PR dan menjadi atensi Pemerintah dan dewan, baru baru ini Bupati telah mengusulkan kuota 1.000 orang untuk diangkat menjadi ASN. Mari kita berdoa bersama semoga hal itu bisa terealisasi,”kata Nathaniel.

Anggota Komisi A lainnya, Marthinus Walilo meminta agar apa apa program yang prioritas dan penting yang sudah pernah diusulkan namun belum dijawab agar kami diberi data untuk bisa memperjuangkan hal itu dengan Tim anggaran Pemerintah (TAPD), agar bisa dicarikan solusi.

“Kedepan nanti bisa kami dapatkan data program dari Satpol PP apa saja yang sangat urgent yang selalu dicoret, tolong itu kami diberikan sehingga kami yang ada dalam banggar DPRD bisa memperjuangkan dan mendorong kepada Tim Anggaran Pemerintah. Kami akan berusaha perjuangkan bahwa program yang diusulkan Satpol PP itu sangat penting demi mendukung tugas tugas dilapangan,”tegas Marthinus Walilo. Sedangkan anggota Komisi A dari Fraksi Golkar, H. Iwan Anwar,SH,MH mengaku miris dengan apa yang disampaikan tadi oleh seluruh staff dan anggota Satpol PP tentang minimnya kendaraan operasional.

“Dengan tugas yang cukup berat namun pagu anggaran dan fasilitas yang dikatakan tidak memadai perlu dijelaskan, apaka sudah diperhitungkan dengan pembiayaan selama setahun. Harus ada keseimbangan antara keinginan dan tugas,  apakah selama ini dalam Musrenbang kabupaten Satpol PP sudah dimasukkan program prioritas atau tidak. Nanti tolong di masukan, karena kami juga kesulitan kalau tidak ada data dan bukan saja kepada Tim anggaran Pemerintah namun kami dewan juga bisa ditembusi sehingga dalam pembahasan nanti kita bisa perjuangkan. Mana mana yang urgent itu yang nanti kami kawal khususnya bagi anggota Komisi A yang ada di Banggar DPRD,”tegas H. Iwan Anwar.

Reddy Wijaya selaku Sekretaris Komisi A  menanyakan berapa besar alokasi anggaran Satpol PP padaAPBD Induk 2022 dan berapa usulan yang diajukan di APBD Perubahan.

“Kendaraan operasional itu perlu dan coba nanti kami perjuangkan agar bisa direalisasi. Karena kendaraan itu dapat digunakan untuk melakukan patrol secara rutin dalam rangka memastikan ketentraman dan kenyaman masyarakat,”aku Reddy Wijaya. (opa)