Ketua DPRD Mimika, Roby K Omaleng, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi Bupati dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Unsur Pimpinan OPD dilingkup pemkab Mimika, di Hotel Mozzard, Senin (27/4)/ PEWARTA FOTO : HUSYEN ABDILLAH OPA
TIMIKA,(timikabisnis.com) – Dengan semakin meningkatnya angka kasus penyebaran Covid-19 di kabupaten Mimika membutuhkan anggaran yang sangat besar terutama untuk pengadaan Fasilitas Kesehatan (Faskes) dalam rangka mendukung pelayanan dan penanganan terhadap pasien yang terinfeksi Covid-19.
“Dengan bertambahnya angka kasus baik itu pasien yang positif, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) tentunya fasilitas yang saat ini dimiliki Pemerintah kabupaten Mimika sangat kurang dan perlu pembelian dan pengadaan fasilitas kesehatan. Anggaran yang ada saat ini di Tim Gugus mencakup beberapa hal yang harus dibiayai, dan bukan saja pasien. Karena itu, saya kira anggaran perlu ditambah terutama kebutuhan faskes,”tegas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika,Papua, Robby K Omaleng kepada timikabisnis.com di Hotel Mozzard usai mengikuti rapat Koordinasi bersama Bupati tentang penanganan Covid-19, Senin (27/4) sore tadi.
“Berkaitan dengan fasilitas kesehatan yang saat ini sangat kurang, seperti, fasilitas tempat tidur, Alat Pelindung Diri (APD), Alat Rapid Test dan ruangan yang standar untuk penanganan pasien Covid-19. Karena itu, pemerintah perlu memaksimalkan anggaran, sebab ini kasus penyakit baru dan butuh penanganan dan penanggulangan yang cepat. Sebab kalau lambat dalam menangani wabah ini orang akan berjatuhan terus, DPRD siap mendukung kebijakan pemerintah untuk menambah anggaran dilihat dari kasus saat ini,”tegasnya.
Menurut Ketua DPRD, langkah langkah pencegahan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 harus bisa memutus mata rantai penularannya.
“Sebenarnya pemerintah sudah maksimal dalam melakukan langkah langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 ini, tidak ada kata lain kita harus memutus mata rantai penularan dengan mengikuti imbauan dan anjuran pemerintah. Sekarang ini tinggal dari kesadaran warga masyarakat saja, kalau warga tidak mengikuti anjuran atau instruksi pemerintah maka wabah ini akan terus meningkat,”katanya.
Terkait dengan kebutuhan warga dalam pemberlakuan tanggap darurat dengan adanya pembatasan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk bantuan jaringan pengaman sosial yang akan didistribusikan kepada warga.
“Dari sisi bantuan sosial juga harus ada, pemda sudah mengikuti arahan kementrian dan instruksi Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan bantuan sembako yang dialokasikan oleh bupati. Karena itu sudah perintah, sehingga saya kira bantuan itu akan didistribusikan kepada masyarakat selama pemberlakuan aktifitas sosial,”ungkap Robby. (opa)
