Timika (timikabisnis) – Suatu wilayah jika ada masyarakat tinggal ( menetap) maka wajib pemerintah sentuh dengan program pembangunan di segala bidang. Jika selama ini Pemkab hanya utamakan di kota maka mulai tahun depan diharapkan bisa sentuh warga di distrik dan kampung pedalaman dan pesisir yang jauh.

Anggota DPRD Mimika, Aloisius Paerong ST kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya menuturkan pembangunan di distrik dsn kampung wajib dibangun pemerintah karena di kampung masyarakat asli pemilik daerah ini.

Beberapa hal yang patut diperhatikan pemerintah misalnya sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, penerangan sebagai fasilitas dasar masyarakat yang harus disiapkan pemerintah.

Contoh bidang kesehatan jika tidak ada petugas seperti perawat dan bidan jika ada ibu hamil yang susah melahirkan normal bila tidak ada petugas risikonya akan seperti apa. Begitu juga dengan transportasi bila ada orang yang sakit berat serta harus cepat mendapat pertolongan medis jika dengan tidak adanya pesawat atau helikopter maka akibatnya akan fatal.

Sebagai warga di distrik yang punya hal yang sama seperti masyarakat kota baik hak memperoleh program pembangunan dari pemerintah juga hak- hak yang lainnya.

Menurut Aloisius, hal yang mendesak bagi warga Distrik ataua kampung harus jadi prioritas pemkab. Program prioritas misalnya pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, air bersih dan fasilitas kesehatan.

Program pembangunan ini setidaknya bisa menjawab keinginan dan tuntutan warga. Seperti di DPRD ini sudah ada wakilnya dari beberapa daerah pemilihan ( Dapil). Wakil dari tiap dapil terus memperjuangkan usulan warga dapilnya saat bahas program bersama pemerintah. Termasuk usulan program pembangunan yang terus digemakan bahwa ada keadilan dan pemerataan pembangunan di kampung dan di kota.

Sebagai contoh dia menerangkan jika di kota pemkab bangun jalan besar, tapi di kampung pemkab bangun jalan setapak atau jalan japad. Itu baru ada rasa keadilan antara warga di kota dan di kampung. (don)