MIMIKA, (timikabisnis.com)– Kepala Distrik Mimika Barat Jauh,Evert Kukuareyau mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah distrik (Pemdis) tidak terlibat secara langsung dalam urusan pengawasan pengelolaan Dana Kamung/Dana Desa (DD) di Wilayah kerjanya.

Ia mengatakan, Selama ini pengawasan pengelolaan keuangan di desa lebih intens ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Pendamping Dana Desa dan Inspektorat. Sementara distrik hanya melaksanakan koordinasi.

” Selama ini pemerintahan distrik tidak terlibat secara langsung dalam urusan pengelolaan dana kampung di wilayah kerjanya, distrik hanya melakukan kordinasi,”tutur Kepala Distrik Mimika Barat Jauh, Evert Kukuareyau pada wartawan di sela-sela kegiatan workshop yang berlangsung di Aula kantor BPKAD Mimika, Kamis (4/9/2025).

Dirinya menyayangkan banyak evaluasi yang tidak bisa disampaikan karena selama ini pemerintahan kampung seolah-olah berjalan sendiri. “Bahkan, pada saat pelaksaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung pun, Distrik tidak pernah dilibatkan,” bebernya.

“Mulai perencanaan penganggaran sampai dengan tahap akhir, kepala kampung hanya melaporkan saja ke distrik. Untuk laporan pertanggungjawaban dana desa tidak ada,” ucapnya pada Kamis (4/9/2025).

Ia menuturkan,Pembangunan di lima kampung di Distrik Mimika Barat Jauh masih minim.”Prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat di lima kampung tersebut diantaranya air bersih, MCK, rumah dan listrik.

Seperti di Potowaiburu,ada juga beberapa rumah yang menggunakan sumur lokal. Sementara empat kampung lainnya, Yapakoda, Indua, Ararau dan Tapormai lokasinya berjauhan,” ungkapnya.

” Selama dua tahun menjabat, pemerintahan kampung terkesan berjalan sendiri bahkan Musrenbang kampung pun kami tidak dilibatkan,” keluhnya.

Menurutnya, penggunaan dana desa selama ini kurang menyentuh masyarakat. “Seandainya dana desa betul- betul digunakan untuk kebutuhan masyarakat, maka pemerintahan kampung pasti bisa membangun kebutuhan prioritas,”pungkasnya.(Lyddia Bahy).