Tokoh Masyarakat Amungme, Yanes Natkime (tengah) bersama tiga kepala kampung dan Kepala Suku saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor DPRD Mimika, Kamis (4/8/2022)/Foto : husyen opa

TIMIKA, (timikabisnis.com) – Tiga kepala kampung di distrik Tembaapura, Kabupaten Mimika menyatakan dengan tegas dan menolak adanya rencana pembangunan berbagai fasilitas di Kimbeli dan meminta dengan tegas kepada Pemerintah, PT Freeport Indonesia dan DPRD untuk fokus pembangunan hanya di kampung Waa  Banti, distrik Tembagapura.

Hal tersebut ditegaskan tiga kepala kampung masing masing, Yohanis Jamang kepala Kampung Waa Banti 1, Demin Natkime sebagai Kepala Kampung Waa Banti 2 dan Yulianus Omabak selaku kepala Kampung Opitawak bersama tokoh masyarakat Yanes Natkime dan kepala Suku Waa Bantu Agus Natkime serta Tokoh Intelektual Jemin menyampaikan hal ini kepada wartawan di kantor DPRD Mimika, Kamis (4/8/2022).

Tokoh masyarakat Amungme, Yanes Natkime mewakili tiga kepala kampung dan tokoh masyarakat serta tokoh gereja menolak tegas adanya berbagai rencana pembangunan yang di Kimbeli, baik puskesmas, sekolah atau gereja yang akan yang rencana dibangun oleh pihak Pemerintah, PT Freeport Indonesia maupun DPRD Mimika.

“Kami tokoh masyarakat bersama tiga kepala kampung distrik Tembagapura menolak dengan tegas rencana adanya pembangunan di Kimbeli, harusnya seluruh fasilitas baik gereja, Rumah Sakit, Sekolah harus fokus dibangun di kampung Waa Banti saja. Hal ini untuk menghindari adanya kecemburuan sosial atau konflik yang bisa saja terjadi kembali seperti sebelumnya. Karena itu, kami sekali lagi menolak rencana tersebut,”tegas Yanes Natkime.

Dikatakan Yanes bahwa sebenarnya kami mau menggelar demo ke DPRD tentang penolakan tersebut, namun karena kami sebagai anak adat bermaksud untuk menemui pimpinan DPRD Mimika namun tidak dapat bertemu.

“Kami sebenarnya hendak bertemu dengan Wakil Ketua I DPRD Mimika untuk menyampaikan hal penolakan rencana pembangunan beberapa fasilitas umum di Kimbeli. Kami minta agar rencana pembangunan gereja maupun fasilitas lainnya seperti klinik di bawah Polsek Tembagapura dibatalkan, dan kita harus fokus ke Waa Banti,”katanya.

Dirinya berharap agar berbagai rencana pembangunan di Waa Banti termasuk Kimbeli harus dikomunikasikan secara baik dengan para kepala kampung, Kepala Suku, tokoh masyarakat dan tokoh gereja agar nantinya tidak terjadi konflik dikemudian hari.

“Sebagaimana kita ketahui saat ini warga pengungsi sudah kembali ke Waa Banti sehingga namun aktifitasnya belum sepenuhnya berjalan baik, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik kembali agar ada pembatasan mobilisasi masyarakat dari Timika atau dari tempat lain ke Waa Banti dan Kimbeli. Masyarakat masih trauma dengan konflik yang lalu, terlebih bila adanya konsentrasi warga yang bukan menjadi pemilik hak ulayat kembali masuk di daerah tersebut yang bisa menciptakan konflik,”pinta Yanes.

Hal senada juga disampaikan kepala Suku Waa Bantu Agus Natkime, bahwa masyarakat sudah sepakat untuk menolak adanya pembangunan di Kimbeli guna fokus ke kampung Waa Banti.

“Pemerintah kah, Freeport atau DPRD harus fokus pembangunan di Waa Banti. Kami minta harus fokus bangun kembali Rumah Sakit yang pernah terbakar, Sekolah yang terbakar akibat konflik. Kami tidak mau ada konsentrasi atau aktifitas masyarakat di Kimbeli, semua harus fokus pembangunan di Waa Banti,”pinta Agus. (opa)