Ketua Fraksi Gerindra , Muhammad Nurman S Karupukaro saat menyampaikan pandangan umum fraksi fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2021, Kamis (21/7/2022)/Foto : husyen opa

TIMIKA, (timikabisnis.com) –  Pada Rapat Paripurna II Masa SIdang II Pandangan Umum Fraksi fraksi DPRD Mimika tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2021, sejumlah fraksi menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan yang masih belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan di tahun tahun berikut.

Seperti pandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Yulian Salossa, bahwa realisasi indeks pendidikan di kabupaten Mimika sebesar 101,32 persen dengan factor pendukung capaian kinerja adalah meningkatnya angka harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah. Karena tidak sesuai dengan data BPS kabupaten Mimika dalam indicator kesejahteraan rakyat di 2021, dimana penduduk Mimika yang tidak bersekolah lagi sebesar 65,49 persen dengan rincian 66,56 persen laki laki dan 64,14 persen perempuan. Karena itu Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan bupati.

“Hasil kunjungan anggota fraksi PDI Perjuangan dan agenda reses terutama diwilayah pesisir dfan pedalaman masih ada sekolah sekolah yang infrastrukturnya tidak memadai. Masih terjadi pembedaan pelayanan pemerintah daerah yang terkesan diskriminatif antara sekolah negeri dan sekolah swasta,padahal para guru guru swasta ini turut membantu pemerintah dalam meningkatkan SDM di tanah ini, sekaligus mengangkat nama baik pemerintah melalui dinas pendidikan karena dedikasi mereka yang turut meningkatkan indeks pendidikan generasi penerus di kabupaten Mimika,”tegas Yulian Salossa yang menjadi  juru bicara fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan pandangan umum fraksi.

Sedangkan terkait capain kinerja dinas Kesehatan, menurut Fraksi PDI Perjuangan melihat dalam hal cakupan ketersediaan alat kesehatan mencapai 109 persen, tetapi berdasarkan hasil kunjungan kerja dan reses masih menemukan banyak puskesmas di pesisir dan pedalaman yang belum ditunjang alat kesehatan dan bakan masing kosong.

“Soal terwujudnya penyelenggaraan manajemen dan tata kelola organisasi dinas kesehatan yang bersih, akuntabel dan professional dengan capaian kinerja 118,3 persen, tetapi dalam kenyataannya masih menemukan banyaknya keluhan tenagah kesehatan dalam penyelenggaraan dan koordinasi manajemen organisasi serta tugas pokok dan fungsi. Seperti di kampung Tapormai dan Kampung Aindua di distrik Mimika Barat Jauh masih ada penyakit kusta yang ada sampai sekarang namun terkesan tidak terekspose serta tidak diperhatikan secara intensif dan terprogram dengan baik,”keluh Yulian Salossa.

Fraksi Gerindra dalam pandangan umum fraksinya yang disampaikan oleh Muhammad Nurman S Karupukaro juga menyoroti persoalan pendidikan.  Bahkan Fraksi Gerindra meminta perhatian saudara Bupati dan Wakil Bupati agar dana BOS dan Dana Bopda yang disalurkan melaluia dinas pendidian masih disinyalir adanya pungutan pungutan yang tidak ada didalam kesepakatan , baik yang tertulis antara pihak dinas pendidikan dan pihak sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah.

“Mohon penjelasan saudara Bupati dan langkah langkah apa yang akan diambil untuk memperbaiki alur dana BOS di dinas pendidiajn dan selanjutnya dana BOS yang disetor ke kas daerah harus menjadi silva dari APBD tahun 2021,”kata Muhammad Nurman S Karupukaro.

Untuk sektor Kesehatan, Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah yang luput perhatian serius terkait dan langkah penanganan serius penyakit kusta yang terjadi di dua kampung di Distrik Mimika Barat Jauh yang semakin bertambah.

“Kami fraksi Gerindra berharap kepada dinas kesehatan untuk melihat persoalan serius soal penyakit menular kusta di ditsrik Mimika Barat Jauh dan juga berusaha untuk menyediakan stok obat malaria dikarenakan penyakit malaria merupakan satu penyakit endemic di kabupaten Mimika yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Mimika,”pinta Nurman.

Juru Bicara Fraksi  PKB, Amandus Gwijangge,S.Sos saat menyampaikan pandangan umum fraksi fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2021, Kamis (21/7/2022)/Foto : husyen opa

Sedangkan Fraksi PKB yang pandangan umumnya disampaikan oleh Amandus Gwijangge,S,Sos  menyoroti soal mutu pendidikan harus lebih ditingkatkan sehubungan dengan belum tergambarnya kondisi prestasi pelajar di kabupaten Mimika.  Menurut Fraksi PKB, perlu ada pemaparan dalam LKPJ kondisi tersebut dan profesionalisme tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan serta penempatan pimpinan sekolah atau kepala sekolah maupun tenaga pengajar yang tepat dan punya motivasi dan bukan karena dasar kekeluargaan relasi atau kenalan semata.

“Fraksi PKB memberikan rekomendasi kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati untuk segera memperbaiki system pada dinas pendidikan yang terkesan amburadul dan tidak sesuai dengan mekanisme yang terkesan KKN dan sangat meresahkan masyarakat. Pendidikan harus lebih baik dan professional guna pelayanan pendidikan dan prestasi pelajar lebih berkualitas dan memberikan ruang terhadap sekolah atau lembaga pendidikan dalam berkompetisi menciptakan generasi unggul di Mimika,”pinyta Amandus.

Sedangkan fraksi Persatuan Indonesia yang merupakan gabungan Perindro dan PSI yang disampaikan oleh Drs Leonardus Kocu berpendapat bahwa pencapaian WTP bukan menjadi indicator pertumbuhan dan kemajuan pembangunan daerah. Pencapaian WTP bukan barometer pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati Mimika.

“Kami fraksi Persatuan Indonesia menyampaikan pandangan umum  terkait aspek pendapatan, bahwa pada hasil audit BPK tahun anggaran 2021 tidak menyinggung tentang sumber pendapatan daerah. Telah ditemukan 9 penerima hibah pada empat OPD belum memberikan laporan penggunaan dana kepada kepala daerah, karena OPD terkait tidak menyediakan perangkat evaluasi dan monitoring secara baik serta tidak afda ketegasan pemerintah,”tegas Leo Kocu.

Sedangkan fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Lexy David Linturan  menegaskan bahwa prinsip kehati hatian dalam merealisasikan anggaran yang telah tersedia menjadi hal yang wajib diperhatikan ketika diimplementasikan.

“Kesehatan adalah jantung kemajuan suatu wilayah , kesehatan yang baik akan menggerakkan segala sendi sendi kehidupan. Teristimewa menggerakkan perekonomian wilayah, menjadi mata rantai transportasi pergerakan sembako, bahan bangunan dan kehidupan masyaraat pada umumnya. Dengan mengedepankan pencegahan atas adanya penyakit yang bersifat umum, melakukan sosialisasi peduli kesehatan, pribadi, keluarga dan  kelompok,”ungkap Lexy David Linturan.

Untuk sektor pendidikan, Fraksi Demokrat mengatakan pendidikan adalah penentu dalam menggerakkan sumber daya manusia bagi kemajuan suatu wilayah atau suatu bangsa . Masuknya nilai nilai pendidikan dari sekolah bermain, sekolah lanjutan, sampai perguruan tinggi, maka persaingan manusia dalam memajukan daeranya sangat membantu.

“Dibutuhkan saran gedung sekolah yang benar benar memadai, ketercukupan guru guru sesuai dengan tingkat pendidikan sekolah, ketersediaan buku buku pelajaran, alat tulis menulis dan alat peraga. Pengawasan guru guru yang efektif agar guru guru tidak meninggalkan gedung sekolah maupun murid sekolah, perlakuan pembiayaan guru guru dan murid antara sekolah negeri dan swasta harus sama,”tegas Lexy.

Sementara Fraksi Golkar dalam pandangan umum fraksinya yang disampaikan oleh Rizal Pata’dan,ST memberikan apresiasi kepaa pemerintah atas capaian mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)  dari BPK RI Papua atas LKPJ Tahun anggaran 2021. Namun Fraksi Golkar berharap kepada pemerintah daerah dalam membuat struktur anggaran harus dengan target yang terukur dan mengacu pada hasil evaluasi capaian realisasi  tahun sebelumnya sehingga kondisinya realistis dan tidak terlalu berlebihan.

“Dalam penganggaran kami fraksi Golkar mengharapkan juga kepada masing masing OPD untuk lebih memberikan porsi bagi program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,”ungkap Rizal Pata’dan.

Untuk Fraksi Nasdem dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh Herman Gafur,SE memminta penjelasan beberapa hal salah satunya adalah penjelasan atas tidak maksimalnya resapan anggaran sebesar Rp 887.796.336.520  yang mengalami surplus.

“Kami fraksi Nasdem meminta penjelasan secara menyeluruh tentang audit BPK atas Sembilan penerima hibah pada empat OPD belum menyampaikan laporan penggunaan dana kepada kepala daerah dengan total belanja hibah yang dianggarakn sebesar Rp 114.868.515.429. yang tertuang dalam laporan audit BPK,”pinta Herman Gafur.

Pada kesempatan pandangan umum, Fraksi Nasdem juga meminta penjelasan kepada Bupati Mimika agar dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang gagalnya kabupaten Mimika menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah.

“Fraksi Nasdem minta penjelasan bupati Mimika gagalnya kabupaten Mimika menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah, padahal proses perencanaan dan persiapan pembangunan infrastruktur telah dilakukan,”tanya Herman.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Tentang pandangan Umum fraksi fraksi di DPRD atas LKPJ tahun anggaran 2021 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng,S,Sos, didampingi Wakil Ketua I , Aleks Tsenawatme,S,AB, Wakil Ketua II , Yohanis Felix Helyanan,SE serta seluruh anggota DPRD Mimika.

Tampak hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S,Sos,MM, Penjabat Sekda Jenny O Usmani, para pimpinan Forkopimda dan para kepala dinas di lingkup Pemkab Mimika. (opa)