MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika berencana mendorong pengadaan alat kontrasepsi guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Langkah tersebut dilakukan karena pasokan alat kontrasepsi dari pemerintah pusat dinilai masih terbatas.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Mimika, Johana Arwam, mengatakan kebutuhan alat kontrasepsi di lapangan cukup tinggi, sementara jumlah yang diterima dari pemerintah pusat belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan keluarga berencana (KB) di daerah.
“Selama ini kebutuhan alat kontrasepsi di lapangan cukup besar, sementara pasokan dari pusat masih terbatas. Karena itu kami berencana mengusulkan pengadaan agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal,” ujar Johana usai kegiatan di Balai Penyuluh KB SP 2, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah kini memiliki data yang lebih akurat terkait kebutuhan pelayanan KB melalui aplikasi pelaporan yang terhubung langsung dengan kementerian terkait dan BKKBN Provinsi. Data tersebut mencakup jumlah akseptor KB, ibu hamil, hingga kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi di setiap distrik.
Johana menjelaskan, data yang terkumpul menjadi dasar dalam menyusun kebutuhan alat kontrasepsi, baik metode kontrasepsi jangka pendek seperti pil, suntik, dan kondom, maupun metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implan.
Ia juga berharap petugas kesehatan di wilayah pesisir maupun pegunungan aktif memperbarui dan melaporkan kondisi di lapangan agar distribusi alat kontrasepsi dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan seluruh wilayah, baik kota, pesisir maupun pegunungan, dapat terlayani dengan baik. Data yang masuk akan menjadi dasar bagi kami untuk mengusulkan kebutuhan dan memastikan ketersediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat,” katanya.
Selain memperkuat pendataan, DP3AP2KB Mimika terus mendorong partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana, termasuk melalui Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi yang seluruh biayanya ditanggung pemerintah.
Hingga saat ini, tercatat lima pria di Kabupaten Mimika telah mengikuti program MOP. Pemerintah berharap partisipasi masyarakat dalam program KB terus meningkat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan terencana.
“Kami berharap kebutuhan alat kontrasepsi dapat terpenuhi dan pelayanan KB menjangkau seluruh masyarakat. Yang terpenting, data terus diperbarui agar perencanaan program benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” pungkas Johana. (Liddya Bahy)
