Suasana Rapat Paripurna DPRD Mimika dengan agenda pandangan Umum Fraksi fraksi, Selasa (20/12/2022) / Foto : husyen opa
Timika, (timikabisnis.com) – sejumlah fraksi fraksi di DPRD Mimika berharap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan kiranya dapat mendongkrak peningkatan Pendapatan Daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Mimika.
Harapan ini disampaikan sejumlah fraksi pada Rapat Paripurna II Masa sidang I DPRD Mimika Dalam Rangka Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi fraksi DPRD Mimika Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Non APBD Kabupaten Mimika yang dilaksanakan di Hotel Horizon Diana, Timika, Selasa (20/12/2022).
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng, S, Sos, M, Si didampingi Wakil Ketua I, Aleks Tsenwatme, S, AB, Wakil Ketua II Yohanis Felix Helyanan, SE dan dihadiri pula oleh Penjabat Sekda Mimika, Petrus Yumte, seluruh pimpinan Forkopimda dan para Pimpinan OPD.
Pandangan umum Fraksi Golkar yang disampaikan oleh H. Iwan Anwar, SH, MH mengakui setelah pembahasan cukup alot karena perlu persepsi dan kesamaan pendapat terkait pasal pasal.
“Yang terpenting adalah apa nilai manfaat kehadiran perda ini, apakah tidak memberatkan, bersifat melindungi dan tidak dijadikan alat untuk menekan masyarakat kita. Kami harapkan kesiapan pemerintah dalam rangka penegakan 7 perda yang nantinya disahkan, jika perda tersebut hanya ditetapkan dan hanya ditulis salam lembaran daerah saja, maka apa yang kita lakukan hari ini hanya sebuah kegiatan seremonial belaka, “tegas H. iwan Anwar.
Fraksi Nasdem dalam pandangan umum fraksnnya yang dibacakan okeh Herman Gafur, SE mengingatkan agar dalam pembahasan selanjutnya dapat memprioritaskan manfaat langsung maupun tidak langsung yang dapat dirasakan oleh Orang Asli Papua, lebih khusus orang asli Amungme dan Kamoro.
Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya Yulian Salossa mengatakan, bahwa dalam pengusulan Raperda atau perubahannya sekiranya benar benar disusun karena bersifat penting dan urgent.
“Kehadiran Raperda baru ini yang tak kalah penting adalah dapat mendatangkan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintah dan menguntungkan masyarakat Mimika. Usulan Raperda tidak hanya untuk mendatangkan pendapatan asli daerah namun benar benar outnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat, “tegas Salossa.
Fraksi Gerindra melalui Muhammad Nurman Karupukaro berharap raperda tentang penjelasan atas Raperda tentang pencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, jangan sampai ada saling tumpang tindih dengan undang undang narkotika.
“Kami berharap peran serta pemerintah daerah untuk bisa bekerja sama antara Pemda, BNN serta pihak pihak terkait, “ungkapnya.
Fraksi PKB yang disampaikan Miller Kogoya mendukung upaya upaya pemkab, namun menyambut sahkannya 7 Raperda dimaksud perlu adanya kesiapan dalam menjalankan regulasinya.
“Sudah barang tentu persiapan sistem yang seimbang yaitu peraturan Perda yang komprehensif dengan menyediakan wadah atau perangkat daerah yang memilimi manajemen yang lebih profesional dan terbuka oleh pemerintah daerah, “jelasnya.
Pandangan Umum dari Fraksi Gabungan Perindo – PSI yang disampaikan oleh Samuel Bunai bahwa 7 raperda yang diusulkan pemerintah pada prinsionya fraksi Perindo – PSI akan disetujui apabila memenugi lima tahapan pembentukan yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan dan pengundangan.
“Raperda Non APBD ini telah melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan dan sekarang diajukan untuk disahkan oleh DPRD Mimika, “tegas Samuel.
Sedangkan fraksi paling akhir, yaitu Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Lexy David Linturan menegaskan bahwa 7 Raperda Non APBD Mimika saat ini sudah dibahas bersana antara team Pemda dan Bapemperda DPRD beberapa waktu lalu.
“Karena susa dibahas bersama dengan Dewan, maka 7 Raperda Non APBD ini benar benar tekah melalui prosedur dan mekanisme yang terukur, akuntabel. Dapat direalisasikan dan membawa manfaat bagi kemajuan pembangunan fisik, mental dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Mimika, “katanya. (Opa)
