MIMIKA, (timikabisnis.com)- Pemerintah kabupaten Mimika melalui Distrik Tembagapura menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2026, Senin (2/3/2026).
Musrenbang yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Grand Tembaga dengan melibatkan 13 kampung yang ada di distrik Tembagapura menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Mewakili Bupati Mimika, Fransiskus Bogeyau selaku Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dalam sambutannya mengatakan Musrenbang ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyusun prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh warga di setiap kampung.
” Seluruh hasil musyawarah kampung merupakan kebutuhan riil dan prioritas yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika,” ungkapnya.
Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait partisipasi dan kesadaran masyarakat. Persoalan tanah dan hak ulayat yang kerap menimbulkan klaim antarwarga menjadi salah satu hambatan yang sering mengganggu kelancaran pelayanan dan pembangunan.
Salah satu isu krusial yang disoroti dalam forum ini adalah keterbatasan akses transportasi menuju kampung-kampung di Distrik Tembagapura. Hingga saat ini, belum tersedia akses transportasi darat, laut, maupun udara secara reguler.
Mobilisasi barang dan material pembangunan masih mengandalkan carter helikopter dengan biaya yang sangat tinggi.
Sebagai contoh, pengangkutan barang seberat 450 kilogram dapat mencapai Rp40–50 juta, sementara 1 ton barang berkisar Rp60–90 juta. Bahkan dalam kondisi tertentu, biaya carter bisa mencapai Rp150–200 juta, tergantung kebutuhan dan berat muatan.
” Kondisi ini menyebabkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan lambat dan tidak merata,” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Fransiskus menekankan pentingnya kolaborasi antara kepala kampung, kepala suku, tokoh agama, dan tokoh adat dalam menjaga keamanan di wilayah masing-masing.
Stabilitas keamanan dinilai menjadi faktor kunci agar proses pembangunan tidak terhambat.
Sementara itu Kepala Distrik Tembagapura, Thobias Yawame menegaskan sejumlah program prioritas yang kembali diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bukanlah hal baru.
Menurutnya, usulan tersebut telah berulang kali disampaikan dari tahun ke tahun, namun belum juga terealisasi.
“Program yang diusulkan dalam Musrenbang ini bukan baru. Sudah dari tahun ke tahun program ini terus terulang, tetapi tidak pernah dikabulkan juga. Tetapi bagaimana pun caranya, kita sebagai masyarakat harus tetap angkat terus,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kewenangan realisasi program memang berada di masing-masing OPD. Namun, ada sejumlah kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas utama masyarakat di 13 kampung di Distrik Tembagapura.
Prioritas pertama adalah pembangunan jembatan, disusul sektor kesehatan seperti Pustu, Puskesmas, Posyandu, dan layanan kesehatan dasar. Menurut Thobias, masih banyak kampung yang belum memiliki fasilitas tersebut, terutama kampung-kampung yang letaknya jauh.
“Setidaknya Pustu, Puskesmas, dan Posyandu itu perlu ada. Karena kampung-kampung itu letaknya jauh dan susah terjangkau,” katanya.
Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Ia mendorong agar setiap kampung minimal memiliki PAUD dan TK, meskipun belum tersedia SD.
Di bidang infrastruktur transportasi, masyarakat juga mendesak pembangunan lapangan terbang yang lebih dekat dengan permukiman warga. Saat ini, lapangan terbang yang ada dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan akses masyarakat, baik untuk kebutuhan pendidikan, pembangunan, maupun aktivitas lainnya.
“Supaya pembangunan lapangan terbang itu bisa menyesuaikan dengan situasi sekitar kampung, sehingga semua akses bisa berjalan,” jelasnya.
Tak hanya itu, penguatan ekonomi melalui koperasi juga menjadi usulan penting. Ia meminta pemerintah menghidupkan kembali koperasi yang mati serta membina koperasi yang masih berjalan dengan dukungan modal dan pendampingan.
Menurutnya, keterbatasan akses transportasi membuat biaya angkut barang sangat mahal, sehingga koperasi menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Dari total 108 program yang diusulkan, Thobias menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada pembangunan jembatan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar, pembangunan bandara, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi. (Lyddia Bahy).
