Timika (timikabisnis) – Komisi B DPRD Kabupaten Mimika mengusulkan adanya penambahan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Dinas Pertanian, agar masyarakat bisa mendapatkan pendampingan dan ilmu pertanian dari tenaga PPL ini.
Hal ini diutarakan saat Komisi B DPRD Mimika melakukan kunjungan ke Dinas Pertanian dan Holtikulltura Kabupaten Mimika, Selasa (9/8).
Selain itu Komisi B meminta penjelasan terkait program yang sementara dijalankan Dinas Pertanian di Tahun 2022 ini, juga kendala-kendala apa yang dialami agar bisa dicarikan solusinya.
Sekretaris Dinas pertanian Dewi Ratih, secara umum menggambarkan jumlah tenaga yang ada di Dinas pertanian, totalnya ada 116 orang, terdiri dari ASN 20 0rang, honorer 47 orang, PPL 19 orang.
Kepala Bidang produksi tanaman Pangan Danial, menjelaskan anggaran APBD yang dikelola Bidang produksi tanaman pangan sebesar 10 Miliar rupiah, yang didalamnya mencakup pokir dewan, pengadaan sarana dan prasarana produksi, pengadaan bibit, pupuk dan obat-obatan.
“Saat ini Dinas Pertanian melakukan pendampingan terhadap 28 kelompok tani OAP, kita berharap dengan pendampingan dari Dinas pertanian, kelompok tani bisa meningkatkan pendapatan, sehingga ekonomi keluarga bisa meningkat ” kata Danial.
Anggota DPRD dari partai Nasdem, Anthon Pali, SH mempertanyakan kartu tani dari Dinas Pertanian, ada banyak kendala yang dialami oleh kelompok tani karena tidak adanya kartu tani.
“ Sudah lima tahun saya ajukan untuk mendapatkan kartu tani, dengan membawa data-data petani yang menjadi anggota kelompok tani Iwaka, namun sampai sekarang kartu tani yang dimaksud tidak juga terbit” keluhnya.
Anggota DPRD, Yustina Timang, mengusulkan adanya produk unggulan Kabupaten Mimika di bidang pertanian, misalnya di Nabire produk unggulannya jeruk, selanjutnya Kaimana ada salak Kaimana.
“ Mungkin ada kiat-kiat dari petani untuk mendapatkan produk unggulan, supaya menjadi ciri khas dari Kabupaten Mimika, dengan pendampingan-pendampingan bisa meningkatkan pengetahuan petani kearah pertanian modern” katanya.
Merangkum hasil pertemuan dengan Dinas Pertanian, Ketua Komisi B Nurman Karupukaro memberikan beberapa rekomendasi diantaranya, penambahan Penyuluh Pertanian (PPL) agar masyarakat kita mendapatkan pendampingan.
Sementara untuk pendampingan terhadap kelompok OAP, Nurman berharap dana otsus yang dikeluarkan untuk kelompok-kelompok OAP, ada hasilnya, ada peningkatan pembinaan kelompok tani OAP sehingga kedepannya bisa ditambahkan alokasi anggarannya.
“Jumlah penambahan tenaga PPL yang diusulkan sebanyak 20-40 tenaga, karena sebarannya dari gunung sampai pantai, satu kelompok bisa berjumlah dua orang agar ilmu yang ada bisa diterapkan langsung kepada masyarakat”, kata Nurman.
Untuk persoalan Pupuk subsidi yang dikeluhkan petani, karena sifatnya sudah online maka diharapkan petani bisa datang ke Dinas Pertanian agar bisa diberikan edukasi, bagaimana mendaftar secara online untuk mendapatkan kartu tani.
“Khususnya petani-petani yang belum mengerti, bisa datang ke Dinas Pertanian untuk mendapatkan edukasi bagaimana cara mendapat kartu tani agar dapat kemudahan untuk pupuk bersubsidi” katanya. (don)
