MIMIKA,(timikabisnis.com) – Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK Mimika) ke Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, mengungkap sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan, khususnya di SMP Negeri Atuka. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah keterbatasan listrik yang berdampak langsung pada pembelajaran komputer.
Kunker tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, didampingi Wakil Ketua Aldof Omaleng, Sekretaris Herman Tangke Pare, serta anggota komisi lainnya, yakni Yan Pieterson Laly, Rampeani Rachman,Benyamin Sarira,Elias Mirip,Sasilel Abugau,serta Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akkas turut mendampingi kunker tersebut, Kamis (9/4/2026)
Dalam kunjungan tersebut, Rombongan Komisi III langsung diterima Kepala Sekolah SMP Negeri Atuka,Silvester Atahena serta rekan guru lainnya.
Dihadapan Rombongan Komisi III, Kepala SMP Negeri Atuka, Silvester Atahena, menyampaikan bahwa jumlah siswa saat ini berjumlah 110 orang, terdiri dari 42 siswa kelas VII, 39 siswa kelas VIII, dan 29 siswa kelas IX.
Ia mengatakan tenaga pendidik sudah terpenuhi, namun kehadiran siswa belum maksimal pasca liburan masuk.
Dalam peninjauan tersebut, Kepala SMP Negeri Atuka, Silvester Atahena mengatakan bahwa fasilitas komputer di sekolah tersedia. Namun, pemanfaatannya tidak dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan pasokan listrik di Kampung Atuka.
“Saat ini, listrik hanya tersedia pada malam hari, sehingga proses pembelajaran komputer terpaksa dilakukan pada malam hari. Kondisi ini dinilai tidak ideal dan berpotensi menghambat kemampuan siswa dalam menguasai teknologi informasi sejak dini,sehingga ketersidaan listrik harus 1 kali 24 jam,”ujarnya.
Selain itu, Komisi III DPRK Mimika juga
menerima keluhan soal air bersih di lingkungan sekolah SMP Negeri Atuka yang hingga kini belum dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari hari di sekolah.
“Jaringan air bersih yang sebelumnya sempat diuji coba saat peresmian disebut tidak lagi berfungsi hingga saat ini. Akibatnya, pihak sekolah masih bergantung pada air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,”ungkap Silvester Atahena.
Kemudian, Ia juga menyampaikan bahwa fasilitas asrama yang sebelumnya digunakan untuk menampung siswa dari kampung sekitar seperti Aikawapuka, Kekwa, dan wilayah pesisir Mimika kini sudah tidak tersedia lagi. Hal ini berdampak pada siswa – siswa yang tinggal jauh dari sekolah.
Selanjutnya Ia menyebutkan bahwa ada ruangan fasilitas belajar mengajar membutuhkan perbaikan atau renovasi.
Setelah menerima keluhan atau aspirasi dari Kepala sekolah SMP Negeri Atuka, Ketua Komisi III Herman Gafur menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti seluruh temuan atau keluhan tersebut bersama OPD teknis.
Untuk kendala listrik, Ia mengingatkan pentingnya koordinasi Pemda Mimika dengan PLN agar listrik di Kampung Atuka dapat beroperasi selama 24 jam penuh, sehingga proses belajar mengajar, khususnya pembelajaran komputer, dapat berjalan normal.
“Anak-anak tidak boleh tertinggal dalam penguasaan teknologi (pembelajaran komputerisasi) di sekolah hanya karena keterbatasan listrik. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Selain itu, Untuk air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat termasuk di lingkungan sekolah. Oleh karena itu ia menegaskan agar pelayanan air bersih di Mimika Tengah secara umum serta Atuka dan lingkungan sekolah secara khusus harus ada pelayanan air bersih yang maksimal.
“Ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya sudah dapat diakses secara layak,bukan hanya berfungsi saat persemian saja, tentu ini terkesan pembohongan publik secara khusus di Kampung Atuk,”ujar Herman Gafur.
Untuk itu, kata Dia, Komisi III mendesak agar adanya langkah konkret dari pemerintah daerah agar fasilitas yang sudah dibangun tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kemudian terkait adanya ruangan belajar mengajar yang tidak layak untuk dipakai,diharapkan agar perlu dilakukan renovasi.,”Hal ini pun akan kami komunikasikan dengan OPD teknis agar bisa menjadi atensi bersama sehingga di Pembahasan APBD Perubahan atau di tahun anggran 2027 bisa direalisasikan program tersebut,”ungkapnya.
Sementara persoalan rumah singgah atau asrama ia mengatakan, hal ini perlu ditindaklanjuti agar anak anak dari kampung seberang atau yang jauh dari sekolah dapat memudahkan mereka serta menambah animo orang tua untuk menyekolahkan anak anak di SMP Negeri Atuka. (Anis Batalotak)
