Komisi C Nilai Tim Pemerintah Gagal Memperjuangkan Mimika Sebagai Ibukota Papua Tengah

Ketua Komisi C DPRD Mimika, Elminus B Mom,SE/ Foto : husyen opa

 TIMIKA, (timikabisnis.com) – Dengan adanya perkembangan terbaru yang kini menyebutkan bahwa kabupaten Nabire telah mengdeklarasikan dengan mendapatkan dukungan dari sejumlah kabupaten untuk menjadi salah satu kabupaten yang telah siap menjadi ibukota, Komisi C DPRD Mimika menilai Tim Pemerintah kabupaten gagal dalam mewujudkan impian seluruh masyarakat yang mendambakan kabupaten Mimika menjadi ibukota provinsi Papua Tengah (PPT).

“Dari berbagai pemberitaan dapat dipastikan bahwa kita kabupaten Mimika hampir pasti tidak dapat dijadikan ibukota Provinsi Papua Tengah, ini salah satu kegagalan yang luar  biasa. Saya selaku anggota DPRD Mimika orang yang juga adalah salah satu warga Mimika merasa bahwa tim pemerintah kabupaten tidak punya lobi yang baik, pemerintah daerah itu terdiri dari Bupati dan DPRD  sesuai Undang undang 23 yang seharusnya jalan bersama dalam menentukan arah kebijakan,”tegas Sekretaris Komisi C DPRD Mimika, Saleh Alhamid melalui pesan Whatshapnya kepada redaksi timikabisnis.com, Senin (21/2/2022).

Kata Saleh, bahwa untuk melobi sesuatu yang sangat penting dan berdampak pada kepentingan masyarakat harusnya membentuk tim yang solid termasuk dalam memperjuangkan kabupaten Mimika menjadi calon ibukota Provinsi Papua Tengah.

“Kalau lobi mengatas namakan pribadi atau jabatan saja, tentunya tidak dapat menerobos dan hasilnya juga akan tidak sesuai yang diinginkan. Seperti yang dilakukan pemerintah kabupaten Nabire bersama dengan kabupaten lain yang menyatukan kekuatan dan jurus untuk menggolkan target apa yang jadi satu tujuan dengan bupati bupati lainnya,”kata Saleh.

Padahal,kata Saleh bahwa Mimika sudah tidak bisa diragukan lagi untuk menjadi pusat ibukota Papua Tengah. Sebab Mimika dari sisi fasilitas penerbangan umum yang bertaraf internasional, pelabuhan laut, punya potensi wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sudah mencukupi.

“Bagaimana mungkin, kalian bisa lihat Timika itu satu sudah tidak perlu bisa diragukan lagi. Mulai dari fasilitas penerbangan umum internasional yang setiap hari kita mau kemana saja di Republik Indonesia ini bisa dari Timika, punya pelabuhan samudera yang luas yang menjadi pusat persinggahan ribuan kapal, dia punya potensi wilayah yang luas, penduduk yang mencukupi serta asset terbesar yaitu Freeport Indonesia. Bagaimana bisa batal menjadi ibukota, apakah tim lobi nya yang tak maksimal,”tanya Saleh.

Dijelaskan, bahwa kita semua tahu dari dulu bahwa kesiapan Mimika jadi ibukota provinsi Papua Tengah sudah di depan mata dengan adanya pemasangan papan nama kantor Gubernur Papua Tengah di kantor Pemerintahan SP3, lalu kenapa tiba tiba berjalan bisa berubah.

“Jangan melobi dengan cara individual di pemerintahan saja, harusnya melibatkan DPRD sebagai representative rakyat dan seluruh stockholder yang ada. Di DPRD itu semua ada unsur dan kepentingan politik yang bisa menyampaikan sikap politiknya melalui partai partai ke tingkat pusat. Sebab lobi lobi politik itu penting agar anggota dewan dari semua partai yang ada di kabupaten bisa mendorong ke partai pusat,”katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Mimika, Elminus B Mom bahwa perjuangan Pemekaran Papua Tengah sejarahnya bermula dari kabupaten Mimika yang memiliki kisah perjalanan yang sangat panjang bahkan mengorbankan nyawa.

“Pemekaran Papua Tengah itu dibungkus oleh darah manusia dan menjadi pergemulan oleh masyarakat walaupun saat itu adanya perbedaan pendapat, karena pada waktu itu SDM nya belum siap. Kalau sekaang sudah ada lalu kenapa kita tidak perjuangkan, kelemahannya itu ada dimana,”tegas Elminus B Mom kepada wartawan di kantor DPRD Mimika, Senin (21/2/2022).

Elminus mengajak Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk duduk bersama dengan DPRD untuk mengambil langkah langkah atau trik dalam rangka meyakinkan pemerintah pusat dan DPR RI untuk mau menyetujui Mimika sebagai Ibukota provinsi Papua Tengah.

“Bupati harus rangkul DPRD dan berjalan bersama, kalau tim pemerintah daerah berjalan sendiri agak sulit. Karena keputusan pemerintah harus juga seiring dengan persetujuan legislative. Mimika dari sisi anggaran sangat mumpuni, kita tak boleh kalah dalam hal loby dari kabupaten lainnya,”tutur Elminus. (opa)

Administrator Timika Bisnis