Suasana Rapat Internal Ketua Komisi dan anggota Komisi B DPRD Mimika membahas soal agenda dan jadwal pengawasan yang akan dilakukan mulai Jumat (20/10/2023) besok/Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Dari hasil Rapat Internal Komisi B DPRD Mimika yang digelar di Ruang Rapat Komisi B kantor DPRD Mimika, pada Kamis (210/10/2023) siang, menghasilkan keputusan untuk melakukan kegiatan Pengawasan dengan bertemu dengar pendapat dengan 10 OPD terkait dan PT Freeport Indonesia serta Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK) pada, Senin (23/10/2023) mendatang.
Sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya, BKAD, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perkebunan, Pertanian, Tanaman Pangan dan beberapa opd lainnya dan dengan managemen PT Freeport Indonesia dan YPMAK
Ketua Komisi B DPRD Mimika, Muh Nurman S Karupukaro kepada wartawan usai memimpin rapat internal komisi, membenarkan bahwa hasil rapat tentang agenda yang akan segera dilakukan mulai Jumat (20/10/2023) besok pada Senin (23/10/2023) mendatang, namun kegiatan pengawasan kali ini Komisi B akan mengundang OPD dan PT FI serta YPMAK untuk mempresentasikan program yang akan diusulkan di program 2024 dan evaluasi dari kegiatan yang sudah dijalankan.
“Hari ini (Kamis-red) kita sudah selesai merampungkan jadwal pengawasan ke setiap opd yang berkaitan dengan program yang sudah dilakukan dan mendengarkan paparan dari OPD, Freeport dan YPMAK. Karena opd dan dua pihak terkait berhubungan soal anggaran dan ekonomi kabupaten Mimika, jadi pengawasan kali komisi B akan gelar pertemuan di ruang rapat kantor DPRD Mimika,”tegasnya.
Dirinya mengakui, bahwa tujuan pengawasan komisi B ini bertujuan untuk mensikronkan program-program yang dijalankan baik dari pemerintah melalui OPD dan Freeport serta YPMAK, agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Ketua Komisi B DPRD Mimika, Muh Nurman S Karupukaro/Foto : husyen opa
“Pengawasan kali ini dengan bertatap muka dengan OPD, hanya untuk mensinkronkan program agar tidak terjadi tumpang tindih. Karena selama ini ada program dibidang kesehatan, pendidikan dan UMKM dan pemeberdayaan ekonomi yang sama sama dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Untuk kegiatan pengawasan ini juga ingin mendengarkan sejauh mana program APBD 2023 dan rencana progam yang akan diusulkan pada APBD induk 2024 mendatang,”katanya.
Adapun tujuan untuk mengundang managemen Freeport dan YPMAK adalah soal program dan juga kontribusi pajak kepada pemerintah kabupaten Mimika, karena meningkatnya APBD Mimika ditahun-tahun selanjutnya terus akan meningkat.
“APBD Mimika bisa meningkat terus bahkan bisa mencapai Rp 10 trilyun bila dana royalty dari Freeport bisa dibayarkan sejak pengambilan alih saham oleh PT Inalum yang berstatus menjadi perusahaan milik pemerintah. Dengan YPMAK juga perlu ada presentase baik di bidang Pemberdayaan ekonomi, UMKM, pendidikan, salah satu contoh adalah beasiswa bagi masyarakat asli Amungme dan Kamoro agar tidak double dan tepat sasaran,”ucapn Nurman Karupukaro yang juga adalah Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Mimika. (opa)
