Rombongan Komisi B DPRD Mimika saat berkunjung ke PPI Poumako didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika Leentje Siwabessy, Selasa (13/4)/Foto : Istimewa

TIMIKA, (Timikabisnis.Com)  – Komis B DPRD Mimika melal(PAD) Kabupaten Mimika. Hal tersebut terungkap setelah dirinya bersama rombongan komisi B DPRD Mimika dalam sesi dialog dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi B DPRD Mimika dengan OPD teknis terkait, di Poumako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua, (13/4).

Sekretaris Komisi B asal Pertai Gerindra itu mengatakan, sudah beberapa kali kunjungan serupa namun belum ada pergerakan dinas perikanan dalam membawa penghasilan daerah seperti hal retribusi kapal sandar dermaga dan retribusi sampah.

Tanzil menilai dinas perikanan jalan di tempat.

“Kami datang masih sama saja dengan kemarin kami datang. Seharusnya kapal masuk kita bisa dapat pajaknya, buang sampah bisa ada biaya. Hal-hal ini yang membuat Mimika hanya jadi penonton dan tidak menikmati kekayaan laut Mimika itu sendiri,” ucapnya.

Demikian pula aduan warga sebelumnya tentang pungutan liar (pungli) terkait penurunan ikan di pelabuhan itu masih terjadi dan belum ada tindak lanjut sejak kunjungan Komisi Satu DPR RI Yan Mandenas beberapa waktu lalu.

“Pungli itu mengenakan biaya seribu sampai lima ribu rupiah per kilogram ikan yang hendak keluar dari pelabuhan Poumako. Ada berapa ton ikan beredar di sini,”bebernya.

Sementara itu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika Leentje Siwabessy di kesempatan yang sama mengatakan, sebagai pimpinan OPD dirinya akan menindak tegas dengan memberhentikan oknum jajarannya yang kedapatan melakukan Pungli.

“Coba langsung saja Dewan tunjuk dengan jelas oknum bersangkutan agar dapat ditindak, sehingga tidak ada lagi pundi negara yang bocor. Saya bersumpah tidak pernah menerima uang itu,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Mimika Rizal Patadan mengungkapkan pihaknya siap untuk mendorong kenaikan anggaran di Dinas Perikanan Kabupaten Mimika termasuk untuk pengelolaan Pelra Poumako sehingga bisa membawa penghasilan bagi peningkatan PAD Mimika.

“Ke depan coba ibu kepala dinas komunikasikan dengan kami supaya kami bisa tahu ada kendala apa. Kalau ibu diam saja, mana bisa kami dorong anggarannya? Ini semua untuk mewujudkan kemajuan ekonomi bagi daerah dan rakyat Mimika,” ungkapnya.

Dalam Kunjungan Kerja 13 April itu itu selain Ketua Komisi Rizal Patadan turut bersama-sama Wakil Ketua Herman Gafur, Sekretaris Tanzil Azharie, Ancelina Beanal, Mery Pongutan, Matius Yanengga, Aloysius Paerong, Anton Palli. (*OPA)