Perwakilan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika   Dedin Akbar dan Ismah saat mengikuti RDP dengan Komisi B DPRD Mimika, Selasa (24/10/2023)/Foto : husyen opa

TIMIKA, (timikabisnis.com) –  Dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika   yang digelar pada, Selasa (24/10/2023) di ruang Serba Guna kantor DPRD Mimika, Komisi B DPRD Mimika mengusulkan perlu dilakukan penambahan tenaga atau peningkatan kapasitas bagi staff dan juga tenaga ahli yang akan bertugas sebagai tenaga Pokja.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisi B DPRD Mimika dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi B, Muhammad Nurman S Karupukaro, juga hadir Sekretaris Komisi B, Rizal Pata’dan,ST dan sejumlah anggota Komisi B lainnya, Lexy David Linturan, Merry Pongutan, Samuel Bunai dan Amandus Gwijangge. Sementara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika   tidak sempat hadir dan diwakili oleh dua orang staffnya, Dedin Akbar dan Ismah.

Ketua Komisi B DPRD Mimika, Muhammad Nurman S Karupukaro mengatakan, bahwa sesuai laporan dari Bagian Keuangan Daerah, untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika   mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 28 miliar dengan realisasi telah mencapai Rp 16 miliar dengan resapan mencapai 55 pesen.

Nurman mengaku khawatir dengan terus bertumbuhnya nilai APBD Mimika yang ditargetkan terus bertambah bahkan mencapai Rp 10 Trilyun, apakah Sumber Daya Manusia dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika   bisa maksimal dalam melakukan tugas pelelangan serta tugas Pokja yaitu jabatan fungsional yang harus memiliki sertifikasi.

“Selama ini banyak OPD yang mengklaim kalau keterlambatan pekerjaan oleh pihak ketiga karena dari kerja-kerja tim Pokja ini, apakah bisa mampu dengan minimnya SDM di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika   . Saya khawatir karena APBD terus meningkat semakin menambah beban kerja, Karena itu peningkatan SDM ini perlu di tingkatkan atau ditambah,”tegas Nurman.

Dirnya mengaku, dengan beban kerja yang sangat berat harus menambah tenaga sekitar 10 orang dan mengusulkan adanya program peningkatan SDM.

“Kalau bisa diusulkan nantinya dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika   anggarannya untuk peningkatan kapasitas atau pelatihan, sehingga bisa maksimal dalam tugas kedepan nantinya. Diusulkan saja dari LPSE untuk penambahan anggaran, dan komisi B siap mendorong dan memperjuangkan  usulan tersebut,”pinta Nurman. (*opa)