MIMIKA, (timikabisnis.com)- Pemerintah Daerah kabupaten Mimika melalui Bagian Tata Pemerintahan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan se- Kabupaten Mimika, Selasa (17/6/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jalan Cendrawasih dibuka oleh Bupati Mimika didampingi Wakil Bupati dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika.
Dihadiri para Pimpinan OPD, Kepala Distrik dan Lurah se- Kabupaten Mimika, rapat ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di tingkat distrik dan kelurahan juga menilai capaian program kerja dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan tugas di lapangan.
Dalam sambutannya, Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan rapat ini merupakan pertemuan rutin yang diadakan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan, meningkatkan koordinasi antar lembaga dan mengoptimalkan pelayanan publik di tingkat distrik dan kelurahan.
Kehadiran para kepala Distrik dan Lurah yang telah dipercayakan untuk melayani masyarakat haruslah sepenuh hati.
” Kepala Distrik dan Lurah harus tahu jumlah penduduk di lokasinya, berapa sekolah, rumah sakit dan lain-lainnya. Harus turun ke masyarakat dan langsung menyentuh masyarakat,” ucap John kepada Timika Bisnis.com
Para kepala Distrik dan Lurah yang hadir dihimbau untuk memperhatikan warganya, memberi pelayanan secara maksimal dan turun langsung mengunjungi setiap warganya.
” Jangan sampai masyarakat sendiri tidak tahu yang mana kepala distriknya mana lurahnya, makanya itu tugas kita perlu untuk dekat dengan warga dan memberi pelayanan yang memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama juga, John mengungkapkan mulai tahun ini melalui Bappeda pihaknya akan melakukan perhitungan di setiap distrik terkait kesejahteraan hidup seperti berapa angka kemiskinan di daerah tersebut, bagaimana angka harapan hidup, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.
” Saya tidak mau dengar lagi ada masyarakat yang datang mengeluh kalau kepala Distrik atau lurahnya tidak pernah berada di tempat (kantor),” ucap John.
Dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, distrik dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sehingga pembangunan di wilayah tersebut berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut John mengatakan kedepannya akan melakukan desentralisasi dimana para kepala Distrik dan Lurah juga akan menjadi kuasa pengguna anggaran. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas diharapkan benar-benar bertanggung jawab.
” Jika ada yang tidak bertanggung jawab, saya minta maaf, akan menggantinya,” tegasnya. (Lyddia Bahy).
