MIMIKA, (timikabisnis.com)– Pemerintah daerah kabupaten Mimika memastikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh pergantian pejabat. Saat ini, penyerahan DPA tinggal menunggu proses registrasi di Kementerian Dalam Negeri menyusul adanya penyesuaian sistem tahun ini.

Bupati Mimika, Johannes Rettob menjelaskan bahwa secara substansi DPA sudah harus diserahkan. Namun sesuai mekanisme, dokumen tersebut wajib diregistrasi terlebih dahulu di Kemendagri sebelum dapat dibagikan ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Surat sudah lama kami kirim ke Kemendagri. Karena ini berlaku se-Indonesia, maka semuanya harus diregister terlebih dahulu sebelum dibagikan,” ujarnya ketika ditemui pada Minggu, (22/2/2026) usai membuka kegiatan kick off ramadan di Jalan Pattimura.

Dijelaskannya bahwa DPA sebenarnya sudah siap. Namun prosesnya memerlukan waktu karena harus melalui evaluasi di tingkat provinsi. Setelah itu, dilakukan evaluasi internal serta perbaikan sesuai hasil evaluasi, sebelum akhirnya dikirim ke Jakarta untuk proses registrasi.

Keterlambatan tahun ini, menurutnya, juga dipengaruhi adanya perubahan pada sistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Perubahan sistem tersebut tidak hanya terjadi di daerah ini, tetapi juga di seluruh Indonesia.

“Karena sistemnya berubah, ada sedikit penyesuaian. Ini persoalannya. Jadi bukan hanya di sini, seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita laksanakan,” katanya optimistis.

Ia menegaskan, DPA tidak terpengaruh oleh pelantikan maupun rolling pejabat. “DPA harus tetap berjalan, siapapun pejabatnya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Tidak ada hubungannya dengan pergantian pejabat,” tegasnya.

Terkait rencana rolling pejabat, pemerintah daerah saat ini hanya menunggu rekomendasi pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Semuanya sudah berproses, tinggal menunggu rekomendasi. Begitu turun kita lantik,” jelasnya. (Lyddia Bahy).