MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (3/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor kelurahan tersebut dihadiri perwakilan distrik, Babinsa, Babinkamtibmas, pihak Puskesmas, serta tokoh masyarakat setempat.
Kepala Kelurahan Dingo Narama, Oktovina Naa, menyampaikan sebanyak 76 program prioritas diusulkan dalam forum tersebut. Usulan itu tidak hanya untuk kebutuhan tahun 2026 dan 2027, tetapi juga mencakup program tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi.
“Kami mengusulkan 76 program. Ini bukan hanya untuk tahun ini saja, tetapi termasuk usulan tahun-tahun sebelumnya yang belum terakomodir. Dan yang sangat urgen bagi kami adalah pembangunan kantor kelurahan,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan kantor kelurahan menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi bangunan saat ini dinilai sudah tidak layak untuk menunjang pelayanan publik.
“Kami sudah sering mengusulkan karena kondisi kantor sudah tidak layak. Tetapi sampai 2026 ini belum juga terealisasi. Namun tetap kami usulkan kembali untuk 2027,” tegasnya.
Selain pembangunan kantor, persoalan air bersih juga menjadi harapan masyarakat. Meski jaringan pipa telah terpasang, warga disebut belum menikmati aliran air secara maksimal.
“Pipa-pipa memang sudah dipasang, tetapi airnya belum dirasakan masyarakat,” katanya.
Masalah drainase dan talut di sejumlah titik juga diangkat dalam Musrenbang. Beberapa lokasi seperti belakang Kantor Pos dan area belakang rumah sakit kerap mengalami genangan air dan penumpukan sampah saat hujan turun.
“Setiap kali hujan, pemukiman warga pasti tergenang. Kami berharap bisa dibangun drainase yang lebih tinggi agar air tidak merembes ke jalan dan rumah warga,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Oktovina juga meminta kejelasan status dan penerbitan SK bagi Ketua RT yang masa tugasnya telah berakhir namun masih aktif membantu pelayanan masyarakat.
“Mereka membantu kami dalam pelayanan. Supaya mereka juga tahu status mereka seperti apa dan bisa bekerja dengan tenang. Karena beberapa bulan ini mereka bekerja tanpa status yang jelas. Kami siap melaksanakan jika ada arahan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan pengadaan tanah dan bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti Koperasi Merah Putih, posyandu, dan kegiatan PKK yang hingga kini belum memiliki tempat representatif.
“Kalau bisa pemerintah melalui distrik dan PUPR melakukan pengadaan, supaya bisa dimanfaatkan untuk banyak kegiatan masyarakat. Kami bukan pengguna anggaran, kami hanya bisa mengusulkan,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, ia kembali menegaskan bahwa pembangunan kantor kelurahan tetap menjadi prioritas utama karena menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Dari semua usulan itu, kantor sangat utama karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(Liddya Bahy)
