Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE,MH bersama Ketua dan Wakil ketua DPRD Mimika menandatangani Berita Acara yang disahkan yaitu LKPJ 2021 dan PP-APBD 2021 yang berlangsung di ruang Paripurna kantor DPRD Mimika, Jumat (22/7/2022)/Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Tujuh fraksi di DPRD Mimika, masing masing fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Gabungan Persatuan Indonesia dan Fraksi Demokrat akhirnya menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2021 dan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Mimika tahun 2021 untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna IV Masa sidang II DPRD Mimika tentang penyampaian catatan rekomendasi LKPJ Bupati tahun 2021 dan Perda PP-APBD Mimika tahun 2021 , Jumat (22/7/2022).
Walaupun seluruh fraksi menerima LKPJ Bupati Tahun anggaran 2021 dan menyetujui Ranperda PP-APBD tahun 2021, namun seluruh fraksi memberikan catatan dan sejumlah rekomendasi untuk menjadi perhatian Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk menjadi perhatian dalam menjalankan tata kelola anggaran dan manajemen pemerintaha secara akuntabel dan professional agar kedepan kinerja pemerintaha melalui OPD OPD dapat lebih baik lahi.
Hal ini terungkap setelah tujuh fraksi melalui juru bicaranya menyampaikan pendapat akhir dan catata serta rekomendasi untuk dapat ditindak lanjuti oleh para pimpinan OPD.
Diawali dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Rizal Pata’dan,ST mengapresiasi penyampaian LKPJ tahun anggaran 2021 namun demi kesempurnaan program pemerintah daerah kedepan beberapa catatan diantaranya, dengan raihan Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari BK RI Papua kiranya dapat menjadi motivasi bersama eksekutif maupun legislatif dalam meningkatkan pelayanan secara menyeluruh dan merata kepda masyarakat.
“Dalam melaksanakan dan mengawal seluruh proses pembangunan fraksi Golkar akan selalu bersinergi dan memberikan masukan kepada eksekutif sesuai dengan tupoksi dan tanggungjawab yang dipercayakan oleh rakyat dalam mewujudkan visi misi pembangunan jangka panjang dan visi misi pembangunan jangka menengah daerah. Setelah menimbang, mengamati dan melakukan kajian dengan seksama terhadap LKPJ Bupati Mimika 2021 maka Fraksi Golkar menerima dan menyetujui Ranperda PP-APBD tahun 2021,”tegas Rizal Pata’dan.
Fraksi Nasdem dalam pendapat akhir fraksinya yang disampaikan Herman Gafur juga menerima dan menyetujui LPKJ Bupati tahun anggaan 2021 dan menyetujui Ranperda PP-APBD Mimika tahun 2021 ditetapkan menjadi perda.
Walaupun menerima dan menyetujui, Fraksi Nasdem menyampaikan 13 catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Dari 13 catatan dan rekomendasi yang disampaikan diantaranya adalah merekomendasikan kepada Bupati agar menginstruksikan Kepala BPKAD dan Kepala OPD terkait untuk melakukan inventarisasi dan penelusuran asal usul registr asset tanah yang belum dilengakpi sertifikat, melakukan penertiban atas tanah, peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang dikuasai oleh pihak yang tidak terkait.
“Fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah untuk selalu melakukan penyempurnaan dalam tata kelola keuangan dan meningkatkan fungsi pengawasan internal untuk mengurangi potensi penyimpanan,”ungkap Herman Gafur dalam pendapat akhirnya.
Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapat akhirnya yang dibacakan oleh Thobias Albert Maturbongs tentang PP-APBD Mimika tahun anggaran 2021 dapat menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda, namun dengan beberapa catatan. Salah satu catatnya adalah soal pendidikan di kabupaten Mimika.
“Memang ada pembagian kewenangan pendidikan menurut Undang undang 23 tahun 2014, namun kabupaten Mimika yang merupakan bagian dari provinsi Papua yang memiliki keunikan dibanding daerah lain di Indonesia. Sehubungan dengan undang undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus pasal 56 ayat 6 yang menyatakan pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kabupaten wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi bagi orang asli Papua,”tegas Thobias Maturbongs.
Catatan lainnya yang juga disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan adalah pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah pesisir dan daerah pedalaman.
“Terkait penyakit kusta yang menjadi salah satu permasalahn daerah saat ini, fraksi PDI Perjuangan berharap adanya perhatian khusus dan penanganan yang serius dari pemerintah daerah Mimika,”pintanya.
Reddy Wijaya juru bicara dari Fraksi Gabungan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Serikat Indonesia (PSI) saat menyampaikan pendapat akhir fraksi dan sejumlah catatan dan rekomendasi pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang II tentang penyampaian catatan rekomendasi LKPJ Mimika tahun 2021 dan penetapan Perda PP-APBD Mimika tahun 2021
Sementara Fraksi Gerindra dalam pendapat akhir fraksinya yang disampaikan oleh Muhammad Nurman S Karupukaro meminta penjelasan pemerintah daerah tentang penyewaan pesawat Cessna caravan dan helicopter Airbus B3.
“Kami fraksi Gerindra mendukung penuh pemerintah daerah kabupaten Mimika untuk segera menyelesaiakn persoalan hutang piutang dari pihak ketiga melalui jalur hukum. Khusus untuk pengangkatan tenaga kerja honorer K2 agar segera menindak lanjuti secara khusus agar berkeadilan dan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membuat perda terkati perlindungan tenaga kerja di kabupaten Mimika sehingga dikemudian hari tidak terdapat kecurangan, nepotisme, kolusi dan diskriminasi terhadap tenaga kerja atau tenaga honorer khususnya bagi masyarakat Amungme dan Mimika Wee yang mencari pekerjaan diperusahaan swasta atau pemerintah,”tegas Nurman.
Sedangkan Fraksi PKB dalam pendapat akhirnya yang disampaikan oleh Saleh Alhamid bahwa terhadap PP-APBD Mimika tahun 2021 ada semibilan catatan dan rekomendasi, salah satu diantaranya meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk memperbaiki system perekrutan dan pengangkatan pegawai honorer harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan memprioritaskan putr putri Amungme dan Mimika serta Orang Asli Papua.
“Pemerintah daerah harus membuka peluang sebesar besarnya bagi putra putri daerah yang sudah mengabdi begitu lama sebagai tenaga honorer diangat menjadi ASN, maupun anak asli papua yang akan mendaftarkan dirinya untuk diangkat menjadi ASN maupun bidang lainnya harus diberi ruang,”pinta Saleh Alhamid.
Salah satu rekomendasi yang juga disampaikan Fraksi PKB kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk segera memperbaiki system pada dinas Pendidikan yang terkesan amburadul dan tidak sesuai dengan mekanisme yang terkesan KKN dan sangat meresahkan masyarakat.
Fraksi Gabungan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Serikat Indonesia (PSI) yang dibacakan oleh Reddy Wijaya memberikan beberapa tanggapan dan catatan kepada pemerintah salah satunya bahwa jawaban pemerintah terhadapa pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati dan PP APBD Mimika tahun anggaran 2021 tidak menjawab masalah masalah secara subtansi.
“Jawaban pemerintah penuh dengan ucapan terima kasih dan kerja sama doing, tidak menjawab masalah masalah secara subtansi dan tidak ada langkah langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan catatan catatan penting hasil audit daban pemeriksa keuangan. Dokumen LPKJ 2021 kelihatan tebal namun tidak menggambarkan kinerja pemerintah yang sesungguhnya, tidak menggambarkan pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati yakni masyarakat yang cerdas, aman dan sejahtea. Indikator pencapaian kinerja pemerintah daerah yang belum jelas,”kata Reddy Wijaya.
Dan fraksi paling akhir, yaitu fraksi Demokrat yang menyampaikan pendapat akhirnya dibacakan oleh Lexy David Linturan juga menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Mimika tahun 2021 dan PP-APBD tahun 2021 juga dengan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalanha bahwa peningkatan anggaran yang lebih besar sesuai dengan amanat undang undang kepada pendidikan dan kesehatan.
“Fraksi Demokrat menegaskan dengan terjadinya peningkatan anggaran yang lebih besar sesuai dengan undang undang adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Dinas pekerjaan Umum dan DPRD dalam kepentingan peningkatan kapasita pembuatan perda inisiatif, Kesbangpol dalam menghadapi pesta demokrasi pileg dan pilkada serta pembiayaan parpol perlu ditingkatkan,”tegas Lexy Linturan.
Setelah seluruh fraksi menyetujui dan menerima pembahasan LPKJ Bupati Mimika tahun 2021 dan PP-APBD Mimika tahun anggaran 2021, selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan DPRD Mimika dan turut pula ditanda tangani oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE,MH. Materi LKPJ 2021 dan PP-APBD 2021 selanjutnya diserahkan oleh DPRD Mimika yang diserahkan oleh Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng,S,Sos ,M,si yang didampingi oleh Wakil ketua I Aleks Tsenawatme,S,AB dan Wakil ketua II Yohanis Felix Helyanan,SE kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE,MH didampingi penjabat Sekda Jeni O Usmany. (opa)
