MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dugaan penolakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari mantan anggota DPR Kabupaten Mimika periode 2014–2019, Yulian Salossa.
Yulian turut menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut dan meminta pihak rumah sakit segera menindaklanjuti informasi yang beredar secara serius. Ia juga meminta agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab rumah sakit.
Hal tersebut disampaikan Yulian saat ditemui di Jalan Hasanuddin, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, RSUD merupakan fasilitas pelayanan publik yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan, terlebih pasien dalam kondisi sakit maupun ibu yang hendak melahirkan.
Ia secara khusus menekankan pentingnya perhatian terhadap masyarakat Papua yang membutuhkan layanan kesehatan.
Menurut Yulian, tenaga kesehatan maupun pegawai rumah sakit harus mengedepankan tugas pelayanan dan tidak membiarkan persoalan pelayanan berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
“Pegawai yang ada di RSUD itu tugasnya melayani masyarakat. Apalagi orang Papua yang sakit atau melahirkan, itu harus menjadi perhatian serius dan ditangani dengan baik,” kata Yulian.
Ia berharap persoalan pelayanan di RSUD Mimika dapat diselesaikan secara profesional sehingga tidak menimbulkan keluhan berkepanjangan maupun memicu aksi demonstrasi di kemudian hari.
Yulian juga menilai jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, khususnya manajemen RSUD Mimika, perlu terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengakui kinerja kepemimpinan saat ini sudah cukup baik. Namun, menurutnya, masih diperlukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang maksimal.
Di sisi lain, Yulian menegaskan bahwa dugaan penolakan terhadap pasien merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian. Ia berharap pihak terkait melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Kalau pasien ditolak, itu pelanggaran besar. Mudah-mudahan ke depan jangan sampai terjadi lagi, karena itu tidak boleh,” tegasnya.(Liddya Bahy)
