Anggota DPRD Mimika, Den B Hagabal/Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika dari Fraksi Gerindra, Den B Hagabal mendesak pemerintah daerah untuk wajib memberikan bantuan kebutuhan hidup sehari hari kepada seluruh masyarakat kabupaten Mimika yang tak mampu dan lebih khusus selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) apalagi adanya rencana pemberlakuan Lock Down dengan menutup akses udara dan laut.
“Kasihan mereka warga yang tak mampu yang tingkat ekonominya sangat sulit . Dalam situasi normal saja sudah sangat susah, apalagi dengan adanya pembatasan melalui pemberlakuan PPKM dan bahkan lockdown. Warga masyarakat semakin terjepit dan semakin menderita, tolong pemerintah memberikan bantuan kebutuhan hidup sehari hari demi mereka bisa bertahan hidup,”tegas Den B Hagabal kepada wartawan di kantor DPRD Mimika, Senin (26/7).
Lanjut kata Hagabal, yang merasakan dampak dari pembatasan aktifitas adalah warga masyarakat dengan berpenghasilan rendah, terlebih Mama mama Papua yang hanya mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan untuk menopang hidup keluarga mereka selama adanya PPKM dengan pembatasan sampai pukul 6 sore.
“Mama mama Papua itu mereka pagi sampai sore di kebun, dan baru membawa hasilnya untuk dijual sekitar pukul 4 sore. Belum sempat terjual hasil kebunnya pembatasan sudah diberlakukan, ini harus ada pertimbangan dan kebijakan dari pemerintah untuk memberi bantuan ekonomi. Kalau pejabat, ASN, anggota TNI Polri dalam kondisi saat ini tidak terlalu berdampak, tapi warga miskin lebih khusus Orang Asli Papua hidupnya semakin sulit. Hal ini tolong menjadi perhatian pemerintah dan tak boleh anggap biasa biasa saja,”keluhnya.
Dirinya sangat mendukung berbagai program pencegahan serta langkah langkah pemerintah dalam menekan penyebaran virus covid-19 dan virus varian yang baru, namun juga jangan melupakan apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari hari masyarakat yang hidupnya dengan berbagai keterbatasan.
“Kami sangat mendukung program pemerintah terkait langkah langkah pencegahan dengan pemberlakuan PPKM atau lockdown, tetapi juga pemerintah harus pikirkan penderitaan yang dialami masyarakat. Sebab dengan adanya pembatasan dan dilanjtukan dengan penyekatan penyekatan hampir disemua titik kota Timika, tentunya perputaran ekonomi berkurang yang akhirnya penghasilan warga yang berstatus buruh harian, ojek, tukang becak, penjual sayur, penjual pinang dan lain sebagainya menjadi menurun pendapatannya,”katanya.
Kalau hal ini tidak menjadi perhatian pemerintah daerah dan warga terus tercekik dengan beban ekonomi keluarga, maka bisa saja terjadi hal negatif seperti masyarakat bisa melampiaskan kemarahannya kepada pemerintah dalam berbagai hal.
“Untuk itu, pemerintah harus peka melihat dampak dampak yang akan terjadi. Pasti gejolak sosial akan semakin meningkat, angka kriminal bisa saja terjadi dengan menghalalkan segala cara demi mengatasi kebutuhan ekonomi keluarga sehari hari. Sekali lagi ini mohon menjadi perhatian serius pemerintah daerah,”ungkap politisi Gerindra ini. (opa)
