TIMIKA, (timikabisnis.com) – Tujuh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD- P) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 7.293.781.587.041.
Hal itu terungkap Pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang III dalam rangka mendengarkan pandangan akhir Fraksi -Fraksi sekaligus penutupan pembahasan perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, didampingi Wakil Ketua I, Alex Tsenawatme, Wakil Ketua II, Yohanes Felix Helyanan, serta Anggota DPR Lainnya, dan turut hadir Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte dan Forkopimda serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Mimika, Rabu (2/10/2024).
Pada agenda rapat tersebut,tujuh Fraksi melalui juru bicaranya masing masing membacakan pandangan akhir Fraksi dengan menyatakan setuju atas Rancangan APBD Perubahan tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda.
Usai pembacaan pandangan akhir Fraksi-fraksi DPRD, Ketua DPRD Anton Bukaleng kembali memastikan persetujuan kepada Anggota Dewan dengan menanyakan secara langsung, “Apakah Bapak/Ibu Anggota Dewan setuju atas Rancangan APBD Perubahan tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda.Kemudian dijawab setuju oleh para Anggota Dewan,”ungkapnya bersamaan. Dilanjutkan dengan pengetukan palu oleh Ketua DPRD sebagai tanda disahkannya APBD Perubahan.
Disamping itu, Ketua DPRD Anton Bukaleng dalam sambutanya mengatakan, DPRD dan Pemkab Mimika telah merampungkan,mulai dari pembahasan sampai penanda tanganan berita acara nota kesepakatan bersama tentang KUPA dan PPAS APBD- Perubahan Kabupaten Mimika Tahun anggaran 2024 yang baru saja kita saksikan bersama.
Diharapkan kepada Pemerintah Daerah hendaknya dapat menyesuaikan rencana keuangan dengan kondisi riil yang ada di lapangan dan memperbaiki kinerja satuan kerja, dan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kiranya dapat melakukan proses pelaksanaan tanpa mengabaikan kualitas dan mengedepankan kedisiplinan serta berorientasi pada basis kinerja yang terukur guna menggerakkan pembangunan daerah yang lebih produktif.
“Menjadi perhatian kita bersama, waktu pelaksanaan kegiatan sisa 3 (tiga) bulan kedepan sehingga diharapkan dalam merealisasikan tugas harus tepat sasaran dan dapat mempertanggung jawabkan keuangan secara realistis,” tandasnya.
Kata Anton Bukaleng, Tahun anggaran 2024 ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sehingga program kegiatan yang dilaksanakan dapat menyentuh langsung untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Mimika.
“Dengan ditetapkan dan disetujuinya Raperda menjadi Perda yang merupakan wujud nyata dan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan otonomi daerah dan langkah-langkah nyata terhadap program yang telah ditetapkan bersama,”ungkapnya.
Lagi kata Ketua DPRD Anton Bukaleng, Bahwa Perubahan APBD tahun anggaran 2024 ini telah ditetapkan, “Maka kami minta kepada Pj. Bupati Mimika dan jajarannya dapat memanfaatkan waktu se-efektif mungkin agar pelaksanaan program pembangunan pemerintah dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan tepat waktu,”pungkasnya.
Sementara Pj. Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito dalam sambutanya menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD yang sudah memberi saran bagi Ranperda 2024 sehingga melahirkan persetujuan bersama.
Mengenai perubahan APBD lebih mengacu pada kesepakatan melalui kebijakan umum dan plafon anggaran Lanjutnya, 2024 merupakan tahun Politik maka ia mengajak semua masyatakat untuk menjaga kesatuan dan tetap menjaga Kamtibmas, berkaitan dengan pandangan tujuh Fraksi yang ada ,itu akan menjadi suplemen bagi eksekutif
“Kami akan konsen untuk menjaga hubungan harmonis yang terjadinya selama ini, dan tentunya untuk evaluasi, kita mengunakan sistem informasi, dan Penginputan tidak lama, sehingga tidak perlu berbanding ke Jakarta ,”ketusnya
Kata Valentinus, Terkait APBD 2025 eksekutif akan berupaya secepat mungkin, sehingga Januari, bisa langsung dijalankan “Saya akan meminta seluruh OPD untuk mengevaluasi semua usulan OPD, agar tidak asal usul karena kita akan melihat soal kualitas manusia, anggaran besar tetapi angka kemiskinan cukup tinggi,”kata dia
Sehingga kedepan terkait kemiskinan ini, Pemda Mimika akan merangkul semua instansi terkait untuk duduk bersama, membahas dan mencari jalan keluarnya.
“Saya juga menyampaikan seluruh OPD membuat program harus sesuai hasil tinjau dipapangan,bukan disusun di meja OPD saja,”pungkasnya. (Tim)
