TIMIKA,(timikabisnis.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Robby K Omaleng,S.IP, MA meminta agar semua program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun anggaran 2021 berkaca dari tema penyusunan APBD tahun 2021 secara nasional yaitu mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng dalam sambutannya dalam Paripurna I Masa Sidang I Pembukaan tentang pembahasan R-APBD Pemkab Mimika tahun 2021 di ruang Sidang Kantor DPRD Mimika, Kamis (10/12).
“ABPD merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga dalam penyusunan program pembangunan hendaknya pemerintah eksekutif dan legislatif DPRD Mimika membahas bersama dan sepakat bahwa APBD 2021 ini. Dimana bagian isi APBD sesuai Permendagri pemerintah daerah wajib mengalokasi anggaran yang memadai untuk program penanggulanan pandemi Covid-19,”tegas Robby Omaleng.
Menurutnya, dua ivent besar yaitu penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua dan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 18 se-Tanah Papua yang diadakan di Mimika tahun 2021 depan juga harus diakomodir penganggarannya dengan baik dalam APBD sehingga bisa sukses digelar.
“Sesuai dengan tema nasional penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 yaitu, Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, maka Pemkab Mimika melalui jajaran OPDnya diminta untuk menjalankan program pembangunan dengan orientasi di antaranya, memperkuat ketahanan ekonomi rakyat, pengembangan wilayah yang merata, meningkatkan SDM yang berkualitas, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas Politik hukum pertahanan dan keamanan, serta peningkatan transportasi pelayanan publik,”jelasnya.
Ia menambahkan, jajaran Organisai Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk mampu mengimplementasikan Permendagri tentang Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sehingga tata kelola keuangan pemerintah di Mimika akan semakin transparan sesuai dengan prinsip good governance.
“Peraturan Presiden tentang harga satuan regional belum bisa diterapkan di Papua pada umumnya dan di Kabupaten Mimika pada khususnya. Hal ini lantaran kondisi geografis Papua termasuk di Mimika yang luas dan kompleks terdiri dari pesisir dan pegunungan, serta mengingat biaya hidup kebutuhan primer warga di Papua yang tinggi,”katanya.
Ketua DPRD mengingatkan pemerintah eksekutif agar memperhatikan waktu dalam proses pembahasan Rancangan APBD tahun selanjutnya, agar tidak lagi terjadi keterlambatan. Yaitu satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir APBD tahun depannya sudah bisa ditetapkan, sehingga pembangunan di Mimika bisa berjalan lebih lancar dan capai target penyelesaian,”pintanya.(opa)
