Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng, S. IP, MA/Fotografer : Tora Imanuel
TIMIKA,(timikabisnis.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Mimika untuk segera melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Propinsi Papua terkait evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Mimika Tahun 2021 yang sudah ditetapkan oleh legislatif pada pertengahan Desember 2020 lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng S. IP, MA mengingat banyak agenda dan program prioritas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX mendatang.
“Mengingat saat ini sudah di bulan Januari 2021 sehingga kita berharap TPAD mengambil langkah langkah dengan melakukan koordinasi dengan TPAD Propinsi, sehingga evaluasi APBD 2021 bisa selesai dan bisa segera mendapatkan nomor registrasi. Mereka TPAD harus jemput bola dengan berkoordinasi dengan propinsi sehingga APBD 2021 bisa segera dilaksanakan, “tegas Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng, S. IP, MA kepada wartawan di kantor DPRD Mimika, di Jalan Cendrawaaih SP 2, Timika, Papua, Selasa (5/1) siang tadi.
Ketua DPRD mengakui, bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD 2021.
“Mengingat ada banyak kegiatan urgent yang berkaitan dengan kegiatan PON yang ada pada OPD OPD, sehingga tidak boleh tinggal diam. TPAD Mimika Perlu jemput bola agar APBD 2021 segera mendapatkan nomor register sehingga kegiatan yang ada di OPD dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan PON. OPD yang mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan PON bisa mempersiapkan dari sisi administrasi seperti lelang dan lain sebagainya, “ungkap Robby.
Dirinya berharap, pelaksanaan kegiatan dan program yang tertuang dalam APBD 2021 bisa dikerjakan mulai awal Maret 2021.
“Sebenarnya kita (DPRD) sudah menetapkan APBD 2021 sejak 14 Desember lalu dan dengan batas waktu evaluasi 18 Desember , namun mengalami penundaan. Setelah kami tetapkan lalu bawa ke Jayapura, hanya saja saat itu baru dua kabupaten kota yang sudah melakukan evaluasi APBD 2021 dan lainnya belum, termasuk pemerintah Propinsi Papua juga belum melakukan evaluasi,”katanya.
Karena itu, ia berharap TPAD pemerintah kabupaten Mimika bisa segera membangun komunikasi dan koordinasi terkait evaluasi APBD 2021, sehingga bisa lebih cepat bisa direalisasikan.
“Jangan menunda karena waktu terus berjalan, pelaksanaan PON harus menjadi prioritas. Semakin cepat realisasi APBD 2021 lebih baik, kalaupun nanti masih ada kegiatan berbentuk fisik yang masih perlu demi mendukung pelaksanaan PON, nanti bisa didorong di APBD Perubahan, “imbuhnya. (Opa)
