MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten Mimika menjelaskan penyebab melambatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur hingga pertengahan Mei 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena sejumlah proyek fisik belum terlihat berjalan secara maksimal.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan bahwa rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baru mencapai 11,38 persen per 15 Mei 2026 dipengaruhi oleh kenaikan harga material konstruksi dan tingginya biaya distribusi ke Mimika.
Menurut Johannes Rettob, harga material bangunan secara nasional mengalami kenaikan hingga sekitar 22 persen. Selain itu, biaya pengiriman material dari luar daerah seperti Surabaya juga meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar.
“Banyak yang mempertanyakan mengapa pembangunan infrastruktur belum berjalan. Harga barang di seluruh Indonesia meningkat. Material yang kita ambil dari Surabaya naik sekitar 22 persen, belum lagi biaya transportasi ke Mimika yang juga ikut naik,” ujar Johannes Rettob, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus meninjau kembali harga satuan pekerjaan sebelum proses pembangunan dapat dilaksanakan. Jika tender tetap menggunakan harga lama, kontraktor dikhawatirkan tidak tertarik mengikuti lelang karena nilai proyek tidak lagi dianggap menguntungkan.
Selain persoalan harga, proses tender hingga penandatanganan kontrak juga membutuhkan waktu sekitar 51 hari. Apabila tender gagal, seluruh tahapan harus diulang, sehingga pelaksanaan proyek semakin tertunda.
Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini tengah melakukan revisi perencanaan anggaran, termasuk kemungkinan pengurangan volume pekerjaan, agar program pembangunan tetap berjalan tanpa melebihi kemampuan keuangan daerah.
Johannes Rettob menambahkan, sebagian kegiatan yang saat ini berjalan masih didominasi belanja jasa, sementara proyek fisik masih tertahan akibat penyesuaian harga dan proses administrasi.
Ia juga menyoroti faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah yang turut mendorong kenaikan biaya pembangunan.
“Sejumlah pekerjaan sudah kita tenderkan, namun nantinya ada yang akan masuk dalam skema Contract Change Order (CCO). Perlu dipahami bahwa tidak semua pekerjaan dapat disesuaikan melalui CCO, sehingga masyarakat juga harus memahami kondisi ini,” tegasnya.(Liddya Bahy)
