MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Inspektorat menggelar Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Senin (20/7/2026), diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Ketua panitia, Siska Sroyer, mengatakan penilaian mandiri ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur mengenai konsep dan implementasi SPIP yang terintegrasi dengan manajemen risiko, perencanaan, penganggaran, pelaporan, hingga fungsi pengawasan.
Menurutnya, penerapan SPIP yang terintegrasi akan membantu setiap perangkat daerah mengidentifikasi, mencegah, dan mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sistem tersebut juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Melalui penyelenggaraan SPIP, kita ingin menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, mencegah tindak pidana korupsi dan penyimpangan anggaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujar Siska.
Sementara itu, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa SPIP bukan sekadar kewajiban administratif atau pelengkap dokumen birokrasi. Menurutnya, SPIP merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Emanuel menjelaskan, penerapan SPIP yang berjalan dengan baik akan memberikan keyakinan kepada pimpinan maupun seluruh aparatur bahwa setiap program dan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia mengatakan, penilaian mandiri maturitas SPIP menjadi kesempatan bagi setiap perangkat daerah untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern secara objektif. Hasil penilaian tersebut diharapkan menjadi dasar untuk mengidentifikasi berbagai risiko, menemukan kelemahan yang masih ada, serta menyusun langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Emanuel menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar memenuhi agenda rutin pemerintah, melainkan menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di akhir sambutannya, Emanuel mengajak seluruh kepala perangkat daerah beserta tim mengikuti proses penilaian dengan penuh kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab.
Ia juga meminta Inspektorat terus memberikan pendampingan, pembinaan, serta pengawasan secara berkesinambungan agar hasil penilaian dapat ditindaklanjuti secara nyata.
“Saya minta Inspektorat agar terus memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan secara berkesinambungan kepada seluruh perangkat daerah, sehingga hasil penilaian benar-benar menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan,” pungkasnya.(Liddya Bahy)
