TIMIKA (timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan pertemuan tertutup dengan kepala-kepala OPD demi lancarnya program smart city yang diprogramkan oleh Kementerian Kominfo.
Smart City merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Program Smart city telah dilakukan sejak tahun 2016, dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya sebanyak dua kali.
Wakil Bupati, Johannes Rettob saat usai mengikuti evaluasi Rabu, (3/6) mengatakan bahwa evaluasi ini bermaksud untuk melaporkan apa yang telah kita lakukan di tahun berjalan dan kemudian pada akhir tahun mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan apakah benar kita sudah melakukan evaluasi itu.
“Inovasinya bertambah atau tidak, pelayanan kepada masyarakat apakah efektif, efisien tanpa biaya yang mahal sebab menggunakan aplikasi” ucapnya.
Tujuan smart city bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membebani masyarakat terlalu banyak.
Program-program smart city sudah mulai dilakukan oleh Pemkab Mimika, salah satunya Disdukcapil yang meluncurkan inovasi Administrasi Kependudukan (Adminduk) pada tahun lalu dan itulah salah satunya yang dapat dilaporkan ke pusat saat ini.
“Buktinya mereka langsung melakukan responden, dimana sebelumnya kami telah menaruh beberapa responden di Disdukcapil, kemudian mereka ditanya langsung oleh dari kementrian kominfo dari Jakarta” terang Rettob.
Mimika masuk dalam kategori 100 smart city di Indonesia, oleh sebab itu Rettob berharap agar jangan sampai Mimika tereliminasi.
“Makanya kita harus mengembangkan inovasi dalam rangka pelayan kepada masyarakat yang efektif, yang efisien, dan tidak ada biaya” tegasnya.
Ia berharap agar ada solusi agar bagaimana dapat melakukan pelayanan yang baik dengan topografi yang begitu besar, dan bagaimana yang di daerah pesisir dan pegunungan mendapatkan pelayanan tanpa harus datang ke ibu kota.
Pemerintah harus berkomitmen untuk memberikan layanan yang memadai sehingga masyarakat didaerah-daerah bisa terlayani dengan baik dengan menyediakan fasilitas dari SDM hingga menyediakan semua perangkatnya. (yun)
