MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mengumpulkan data calon penerima program bantuan rehabilitasi rumah melalui pemerintah distrik. Data tersebut menjadi bahan awal untuk proses verifikasi calon penerima oleh Balai Perumahan di Jayapura.
Program rehabilitasi rumah di Kabupaten Mimika tahun ini mendapat tambahan kuota. Dari sebelumnya sebanyak 500 penerima, kuota kini bertambah menjadi sekitar 1.500 penerima.
Namun, hingga Senin (7/9/2026), proses verifikasi data baru mencapai sekitar 100-an calon penerima.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, mengatakan pihaknya tidak melakukan pendataan secara langsung ke lapangan. Pemerintah daerah mengandalkan dukungan kepala distrik untuk menghimpun data calon penerima.
“Yang mensupport data kami adalah teman-teman dari kepala-kepala distrik. Data tersebut kami kumpulkan, kemudian kami kirimkan melalui aplikasi ke kementerian. Selanjutnya teman-teman dari balai perumahan di Jayapura yang turun ke sini untuk melakukan verifikasi,” ujar Abriyanti saat diwawancarai usai apel di Puspem Mimika, Senin (7/9/2026).
Menurut Abriyanti, data yang telah dikumpulkan dari distrik selanjutnya dikirimkan melalui aplikasi kepada kementerian. Setelah itu, Balai Perumahan di Jayapura melakukan verifikasi terhadap calon penerima di lapangan.
Tambahan kuota tersebut, kata dia, diperoleh karena sejumlah kabupaten lain belum siap menyediakan data calon penerima. Mimika yang dinilai mampu menyiapkan data kemudian mendapat tambahan kuota dari daerah lain.
“Awalnya kita hanya mendapat kuota 500. Karena kabupaten lain belum mampu menyiapkan data, kuota mereka kemudian diberikan kepada kita,” jelasnya.
Abriyanti menjelaskan, calon penerima bantuan perlu memenuhi persyaratan administrasi berupa KTP Mimika dan Kartu Keluarga (KK). Sementara untuk menentukan calon penerima yang sesuai kriteria, proses penyaringan dilakukan melalui sistem berdasarkan desil.
Ia mengakui proses verifikasi membutuhkan waktu karena Balai Perumahan juga harus melakukan verifikasi di sejumlah wilayah di Papua.
“Kalau 1.500 itu belum terselesaikan di Mimika tahun ini, kemungkinan sisa kuotanya akan dianggarkan pada tahun depannya,” pungkasnya.(Liddya Bahy)
