Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninggalkan Rimba Papua Hotel (RPH) dan kembali ke Jakarta usai menggelar pertemuan tertutup dengan para tokoh dan pimpinan Satuan TNI Polri Jumat (7/5)/Foto : tim
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaksanakan kunjungan kerja dengan menggelar pertemuan tertutup di Timika Jumat (7/5).
Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri bersama rombongan tersebut menggunakan pesawat TNI AU dan disambut oleh sejumlah pimpinan TNI-Polri dan Forkopimda Provinsi Papua di Hanggar Bandara Mozes Kilangin.
Rombongan Panglima TNI dan Kapolri langsung bergerak dari bandara Mozes Kilangin Timika menuju Rimba Papua Hotel (RPH) dan menggelar pertemuan tertutup bersama para pimpinan Satuan TNI Polri, Forkompimda Provinsi Papua dan para tokoh masyarakat Papua.
Pertemuan berlangsung tertutup dan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat TNI-Polri.
Hadir dalam pertemuan tersebut Sekda Papua Dance Yulian Flassy, Pangkogabwilhan III Letjen TNI Agus Rohman, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri, dan Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey dan sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat lainnya.
Usai pertemuan Panglima TNI maupun Kapolri tidak memberikan keterangan pers terkait apa yang menjadi agenda dan isu isu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut kepada para jurnalis yang sudah menunggu berjam-jam diluar lobi hotel.
Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan langsung bergerak menuju bandara Mozes Kilangin Timika dan selanjutnya langsung terbang menuju Jakarta.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy saat ditemui usai rapat tertutup bersama Panglima TNI dan Kapolri mengatakan ada beberapa point penting yang di bicarakan dalam pertemuan tersebut.
Diantaranya terkait masalah keamaanan di Kabupaten Puncak, beberapa agenda penting di Provinsi Papua yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.
“Terkait peristiwa Puncak tapi sudah ditangani oleh negara, beberapa waktu kedepan masalah ini selesai. Pemerintah provinsi tugas kami adalah menyelesaikan beberapa agenda terkait pelantikan Bupati, terkait kekosongan kursi pergantian antar waktu di MPRP, DPRP,”kata Flassy.
Flassy mengatakan terkait dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau lazim dikenal sebagai TPNPB-OPM yang telah ditetapkan menjadi kelompok teroris juga disinggung dalam pertemuan tersebut.
” Tadi juga ada ketua Komnas HAM perwakilan Papua , beliau minta kepada pemerintah untuk klarifikasi karena kita sekarang menghadapi revisi Otsus. Kami berharap ini semua cepat selesai” kata Flassy.
Flassy mengatakan pemerintah provinsi Papua akan mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Papua juga akan tetap membangun sinergitas yang baik dengan seluruh tokoh masyarakat di tanah Papua untuk bersama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tanah Papua.
“Intinya keutuhan ini kita jaga sehingga seluruh lapisan komponen masyarakat kita bangun kordinasi. Kondisi Papua yang begitu luas sehingga perlu kita jaga kebersamaan dengan masyarakat masyarakat kita yang ada di Nusantara ini,” kata Flassy. (Tim)
