MIMIKA,(timikabisnis.com) – Masyarakat Distrik Hoeya berharap 55 usulan pembangunan yang diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat direalisasikan pada 2026. Usulan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat di enam kampung yang hingga kini dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Harapan itu disampaikan dalam Musrenbang Distrik Hoeya yang berlangsung di Hall Room Hotel Grand Tembaga, Rabu (19/2/2025).
Kepala Distrik Hoeya, Yeteni Tabuni, S.I.Kom., mengatakan, sebanyak 55 usulan telah disepakati dalam Musrenbang tersebut. Usulan itu terdiri atas 45 usulan bidang fisik dan prasarana, dua usulan bidang ekonomi, serta delapan usulan bidang sosial dan budaya.
“Ada sekitar 55 usulan dari enam kampung yang telah kita sepakati dalam Musrenbang tadi. Usulan ini sebenarnya sudah kami ajukan sejak 2024, tetapi selalu ditolak,” ujarnya.
Yeteni menjelaskan, sejumlah kebutuhan yang menjadi prioritas pembangunan di Distrik Hoeya antara lain pembangunan jembatan gantung sebagai penghubung antarkampung, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), pembangunan rumah sehat di enam kampung, penyediaan air bersih bagi setiap keluarga, pembangunan puskesmas, serta kantor Distrik Hoeya.
Menurutnya, pembangunan berbagai fasilitas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk menunjang pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Ia juga mengungkapkan adanya perbedaan data jumlah penduduk Distrik Hoeya. Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.322 jiwa. Namun, berdasarkan pendataan langsung pihak distrik, jumlah penduduk mencapai 5.585 jiwa.
“Masyarakat membutuhkan pembangunan MCK, rumah sehat, air bersih, dan kami juga sangat membutuhkan kantor distrik. Selama ini, pelayanan pemerintahan hanya dilakukan di rumah saya. Kondisi ini tentu sangat mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, Yeteni berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah Distrik Hoeya.
Ia menyebutkan, selama ini sejumlah usulan pembangunan belum mendapat persetujuan dengan alasan kondisi keamanan di wilayah tersebut. Meski demikian, pihaknya berharap kondisi itu tidak menjadi penghambat pemerataan pembangunan.
“Kami berharap usulan tahun ini bisa direalisasikan. Jangan hanya karena daerah kami merupakan wilayah rawa, lalu pembangunan tidak dilakukan. Bangunlah kampung kami seperti kampung-kampung lainnya yang ada di Kabupaten Mimika,” tutupnya. (Red)
