Timika (timikabisnis) – Melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kantor Pos, Komisi B DPRD Mimika berharap tahun 2023 harus ada koreksi atau pendataan baru bagi para penerima manfaat subsidi BBM.
“Terkait data penerima manfaat sampai sekarang masih pake data penerima yang lama. Jadi kita berharap tahun depan harus ada koreksi ataupun pendataan baru terhadap penerima manfaat yang baru. Karena pasti ada orang lain yang sudah bekerja, ada juga yang mungkin sudah putus hubungan kerja dan lain sebagainya,”ungkap Ketua Komisi B DPRD Mimika Muhammad Nurman S Karupukaro kepada wartawan, Selasa (22/11/2022).
Dijelaskan Nurman, hari ini Komisi B melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pos dalam rangka melihat secara langsung kegiatan pembagian dana kompensasi sembako atau subsidi BBM baik itu sembako maupun BBM kepada masyarakat penerima manfaat dan hari ini adalah hari terakhir tahun 2022 untuk penyerahan dana kompensasi sembako dan BBM.
“Jadi kita berharap penerima manfaat ini agar betul – betul dapat merasakan hasil dari pada kebijakan pemerintah pusat,” paparnya.
Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi B turut memberikan bantuan secara simbolis kepada keluarga penerima manfaat.
“Hari ini kami dari komisi B juga memberikan bantuan secara simbolis kepada masyarakat yang mewakili beberapa Distrik yang akan diserahkan ke masyarakat mungkin dua atau tiga hari lagi, Semoga penyerahan ini, lanjut Ketua Komisi B, bisa bermanfaat untuk masyarakat di akhir tahun. Mudah mudahan dengan sedikit berkat ini bisa meringankan beban dalam kehidupan sehari-hari” katanya.
Saat berbincang dengan Kepala Kantor Pos, Junaidi Nur, Komisi B menilai bahwa Kantor Pos yang berdiri sudah sejak lama, sudah tidak layak lagi untuk melayani masyarakat yang begitu banyak, Komisi B menyarankan untuk mencari lokasi baru untuk pembangunan kantor.
“Kami Komisi B mengusulkan agar Kantor Pos pindah dari situ, mungkin pemerintah daerah dapat menyediakan lahan, karena sudah 38 tahun Kantor Pos ada di Kabupaten Mimika sangat membantu masyarakat, khususnya dalam penyaluran dana BLT, waktu itu belum ada bank, sehingga kantor pos yang melayani kebutuhan PNS dari situlah kita berangkat untuk membantu. Kantor Pos banyak melayani kepentingan masyarakat, jadi saya berharap pemerintah daerah bisa membantu menyediakan lahan yang representatif untuk pembangunan kantor Pos” kata Nurman.
Hadir pada kunjungan tersebut, Ketua Komisi B Muhammad Nurman S Karupukaro, dan sejumlah anggota Komisi B lainnya diantaranya, Lexy Lintuuran, Rizal Pata’dan, Yustina Timang, Anton Pali’, Semuel Bunai, Merry Pongutan dan Amandus Gwijangge. (tim)
