TIMIKA, (timikabisnis.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika – Papua Tengah, Anton Bukaleng mengingatkan kepada seluruh Dinas lingkup Pemkab Mimika agar terbuka terhadap orang asli Papua, khususnya dalam pengelolaan proyek Penunjukan Langsung (PL).

Dikatakan Anton Bukaleng, Proyek PL merupakan proyek yang khusus ditangani oleh anak-anak Papua tanpa harus melalui proses lelang, karena itu, semua Dinas harus terbuka agar OAP tidak mengeluh secara terus menerus.

“Proyek PL itu milik OAP dan tidak melalui tender atau proses lelang,kenapa harus tertutup? Bagi saja kepada kontraktor OAP yang sudah lengkapi berkas-berkas,” ungkap Anton Bukaleng kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Selasa (13/8/2024).

Ia juga menyampaikan bahwa, aksi yang dilakukan oleh kontraktor OAP sangat wajar, karena menuntut hak yang bertujuan agar perusahaannya hidup.

Diharapkan, pekerjaan yang bernilai kurang dari Rp 1 miliar itu harus diberikan kepada semua kontraktor OAP, baik untuk pembersihan jalan, pembangunan parit, pekerjaan pagar ataupun kegiatan lainnya.

“Kontraktor itu punya CV, jadi mereka harus hidupkan CV mereka supaya tidak mati. Untuk hidupkan CV itu harus ada kegiatan. Wajar saja kontraktor -kontraktor itu bikin aksi,” katanya.

Kata Dia, Semua Dinas di lingkup Pemkab Mimika harus ikuti seperti Dinas PUPR yang serius dan membuka pendaftaran khusus penanganan PL. Hal ini merupakan contoh yang baik, untuk menghargai anak-anak Papua di Mimika.

“Jangan ambil lagi bagian yang memang khusus untuk OAP, kasihan mana-mama yang tiap hari tuntut untuk dapatkan pekerjaan. Kontraktor OAP sangat bisa bekerja kalau memang dipercayakan,”pungkasnya. (Anis)