MIMIKA,(timikabisnis.com) – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyoroti masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta sejumlah program pembangunan yang dinilai belum berjalan optimal.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika Tahun 2026 dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025.,Rabu (29/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRK Mimika, serta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra mengawali dengan menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Mimika atas penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2025. Fraksi juga mengucapkan selamat atas keberhasilan Pemkab Mimika kembali meraih opini WTP dari BPK RI.
Namun, menurut Fraksi Gerindra kata Elinus, capaian tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“APBD bukan hanya soal angka dan laporan keuangan, tetapi sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Mimika,” ujarnya di hadapan sidang paripurna.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam LKPJ, pendapatan daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp6,15 triliun, sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp6,80 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja hanya mencapai Rp5,59 triliun atau 82,14 persen dari target yang ditetapkan.
Fraksi Gerindra menilai capaian tersebut masih belum optimal, terutama pada sektor pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rendahnya realisasi belanja modal, khususnya pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya terealisasi 48,66 persen dari anggaran yang tersedia.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta penjelasan pemerintah daerah terkait rendahnya penyerapan anggaran penanganan stunting. Dari alokasi anggaran sebesar Rp23,93 miliar, realisasinya baru mencapai sekitar Rp13,83 miliar.
Dalam sektor pendapatan daerah, Fraksi Gerindra juga mendorong pemerintah agar lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor perikanan, pertanian, pariwisata, retribusi daerah, dan pajak daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Mimika.
Tak hanya menyoroti aspek keuangan, Fraksi Gerindra turut mengangkat persoalan konflik horizontal yang masih terjadi di Distrik Kwamki Narama. Pemerintah daerah diminta melakukan langkah-langkah strategis melalui program pemberdayaan masyarakat, mitigasi konflik, serta pemulihan pascakonflik secara terencana dan berkelanjutan.
Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah daerah lebih cepat dalam mengklarifikasi serta menetralisasi penyebaran berita bohong atau hoaks yang dinilai kerap menjadi pemicu munculnya persoalan di tengah masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan kendala yang menyebabkan program penyediaan air bersih belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah direncanakan.
Secara keseluruhan, Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa catatan penting terhadap LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025. Catatan tersebut meliputi optimalisasi realisasi APBD, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, rendahnya belanja modal, penanganan stunting, penyelesaian konflik sosial, mitigasi pascakonflik, penanganan hoaks, hingga percepatan program penyediaan air bersih.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Gerindra berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembahasan LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan menjadi bagian dari agenda DPRK Mimika sebelum menghasilkan rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. (Anis Batalotak)
