MIMIKA,(timikabisnis.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menilai masih banyak program Pemerintah Kabupaten Mimika yang belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penilaian itu disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PKB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRK Mimika, serta tamu undangan lainnya.
Ketua Fraksi PKB DPRK Mimika, Benyamin Sarira, mengatakan LKPJ merupakan instrumen konstitusional untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Namun, setelah mencermati dokumen LKPJ dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Fraksi PKB menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi.
Menurut Benyamin, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami mencatat masih banyak yang perlu ditingkatkan, terutama bagaimana menjadikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program tetap sinkron sehingga hasil pembangunan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Fraksi PKB juga menyoroti capaian sektor kesehatan yang dalam LKPJ disebut menunjukkan hasil menggembirakan. Menurut fraksi PKB, kondisi di lapangan justru masih jauh dari harapan, khususnya di wilayah pesisir seperti Distrik Potawai, Fanamo, Jita, Fakafuku, dan sejumlah distrik lainnya.
Masih terbatasnya kehadiran tenaga kesehatan di tempat tugas, minimnya pengawasan pelayanan, hingga belum tersedianya sarana transportasi medis dinilai menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.
Karena itu, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kesehatan, memastikan kepala puskesmas menjalankan tugas di wilayah penempatan, menyediakan ambulans air atau speed boat medis, serta memperkuat pelayanan kesehatan keliling.
Selain kesehatan, Fraksi PKB menilai persoalan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Menurut Benyamin, sejumlah fasilitas air bersih yang telah dibangun dengan anggaran besar belum dapat dimanfaatkan masyarakat karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu pemerintah harus melakukan audit teknis terhadap seluruh fasilitas yang telah dibangun, memperbaiki yang rusak, serta memastikan sistem pemeliharaannya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Fraksi PKB juga menyoroti tidak beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kampung Fakafuku selama kurang lebih satu tahun akibat tidak adanya operator. Kondisi tersebut dinilai menghambat pelayanan dasar masyarakat sekaligus berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Di bidang perumahan dan permukiman, Fraksi PKB mendorong pemerataan pembangunan rumah bagi masyarakat pesisir dan pegunungan yang tinggal di kawasan perkotaan. Sementara pada sektor ekonomi, pemerintah diminta memperkuat pemberdayaan mama-mama Papua melalui pengembangan pasar rakyat dan akses permodalan dari Dana Otonomi Khusus.
Fraksi PKB juga mendorong implementasi Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 dengan menyusun Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan, membangun basis data pencari kerja lokal, serta mewajibkan perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB turut menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Mimika Tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun.
Menurut fraksi tersebut, besarnya SILPA menunjukkan masih rendahnya kualitas perencanaan dan serapan anggaran sehingga perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Selain itu, Fraksi PKB meminta pemerintah menjelaskan mekanisme penyaluran dana hibah rumah ibadah agar dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.
Mengakhir pandangan umumnya, Fraksi PKB menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan bertujuan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Fraksi berharap setiap program pembangunan dan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika.(Anis Batalotak)
