MIMIKA, (timikabisnis.com)- Wakil Bupati Mappi, Provinsi Papua Selatan, Hj. Sanusi, menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi Kabupaten Mappi saat menghadiri Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua yang berlangsung di Kantor BPKAD, Kamis (30/7/2026).
Dalam forum tersebut, Hj. Sanusi mengawali penyampaiannya dengan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian PPN/Bappenas yang hadir. Menurutnya, kehadiran langsung para pejabat kementerian menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat memiliki komitmen serius dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
“Kehadiran Bapak Menteri beserta jajaran dengan kekuatan penuh menjadi pertanda adanya keseriusan pemerintah pusat untuk memperbaiki dan membangun Tanah Papua,” ucapnya.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Mappi, Sanusi menjelaskan bahwa Mappi merupakan salah satu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih dihadapkan pada berbagai persoalan klasik seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan, hingga keterbatasan pelayanan kesehatan.
Ia menuturkan, tantangan yang dihadapi Mappi tidak jauh berbeda dengan kabupaten lain di Papua. Namun, kondisi Mappi dinilai lebih berat karena tidak memiliki sumber daya alam yang mampu menjadi penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami tidak punya tambang emas, tidak punya tambang nikel. Kami tidak memiliki sumber daya alam yang bisa menjadi andalan untuk meningkatkan PAD. Dengan kondisi seperti ini, kami semakin kesulitan ketika dihadapkan pada efisiensi anggaran dan berbagai pemotongan anggaran dari pusat,” kata Sanusi.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit. Di sisi lain, pemerintah kabupaten tetap dituntut menyukseskan berbagai program nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Kami kadang-kadang merasa terjepit. Dengan kemampuan anggaran yang sangat terbatas, kami tetap harus memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjalankan program-program dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sanusi mengatakan, hampir seluruh daerah di Papua memiliki persoalan yang kompleks. Karena itu, berbagai permasalahan di Kabupaten Mappi akan disampaikan secara tertulis kepada Kementerian PPN/Bappenas agar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
Di sektor kesehatan, ia mengungkapkan masih banyak kendala yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, minimnya fasilitas pelayanan kesehatan, kekurangan obat-obatan, hingga sulitnya akses transportasi menuju kampung-kampung akibat kondisi geografis yang berat.
Sementara pada sektor pendidikan, Kabupaten Mappi masih mengalami kekurangan guru, belum meratanya distribusi tenaga pendidik, serta terbatasnya sarana dan prasarana sekolah.
Ia juga menyoroti dampak kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan yang dinilai memengaruhi percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah.
Pemerintah Kabupaten Mappi berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar kepada daerah-daerah 3T yang memiliki keterbatasan fiskal namun tetap dituntut memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat secara optimal.
“Kami berharap pemerintah pusat benar-benar melihat kondisi riil daerah seperti Mappi. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami tetap berkomitmen membangun daerah, tetapi tentu membutuhkan dukungan dan keberpihakan yang lebih besar agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal,” tandasnya. (Lyddia Bahy).
