MIMIKA,(timikabisnis.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar Forum Konsultasi Publik bertajuk “Tantangan, Dinamika, dan Strategi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel, Pruden, dan Berdampak” di Kantor Bapenda Mimika, Jumat (31/7/2026).
Melalui forum tersebut, Bapenda berbagi pengalaman para mantan pimpinan dan jajaran saat ini untuk merumuskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.
Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, forum kali ini menghadirkan sejumlah mantan pimpinan Bapenda Mimika, yakni Cherly Lumenta, Paulus Yanengga, Petrus Yumte, dan Dwi Cholifah. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman dalam mengelola pendapatan daerah.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Pali Amba, yang membuka kegiatan tersebut mengapresiasi inisiatif Bapenda menghadirkan para mantan pejabat.
Menurutnya, pengalaman para pendahulu menjadi bekal penting dalam menyusun strategi penguatan PAD.
Ia menilai ketergantungan pendapatan daerah terhadap PT Freeport Indonesia masih menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi sejak dini. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus menggali potensi pajak dan retribusi daerah agar mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
“Kita tahu bersama bahwa saat ini memang sektor pendapatan terbesar masih dari PTFI. Namun, ketika PTFI sudah tidak beroperasi bagaimana? Nah, oleh sebab itulah tugas kita di bagian retribusi dan pajak daerah untuk ke depannya bagaimana kita menggali sumber-sumber baru maupun sumber-sumber yang ada ini untuk kita bisa tingkatkan sehingga ke depan pendapatan daerah kita semakin meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Mimika, Slamet Sutejo, mengatakan kepemimpinan di Bapenda merupakan sebuah estafet yang harus terus dijaga.
Menurutnya, keberhasilan organisasi lahir dari sinergi antara pengalaman para senior dengan semangat inovasi generasi baru.
Ia juga menyoroti besarnya perubahan skala pengelolaan keuangan daerah. Jika dahulu anggaran daerah masih berada pada kisaran puluhan miliar rupiah, kini nilainya telah mencapai triliunan rupiah. Kondisi tersebut, kata Slamet, menuntut tata kelola keuangan yang semakin akuntabel agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah, menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), KPP Pratama, kalangan notaris, hingga PT Freeport Indonesia.
Ia berharap komunikasi melalui pertemuan rutin dapat mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Dwi juga mengungkapkan bahwa saat mengakhiri masa jabatannya, kondisi fiskal daerah sedang menghadapi defisit anggaran. Oleh karena itu, selain melakukan efisiensi belanja, pemerintah juga dituntut mencari berbagai peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Oleh sebab itu, kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus tetap bergerak sebagai satu kesatuan yang terorganisir ke depannya,” pungkasnya.(Liddya Bahy)
